Menkum Ajak KAHMI Bangun Forum Kebangsaan, Bukan Sekadar Bahas Kasus

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membangun forum kebangsaan yang membahas persoalan bangsa secara lebih luas, bukan hanya berkutat pada kasus per kasus.

Ajakan itu disampaikan Supratman saat menghadiri Diskusi Kebangsaan KAHMI, seusai kegiatan jalan sehat KAHMI di Lapangan Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut Supratman, forum yang dibangun KAHMI sebaiknya menjadi ruang untuk membicarakan kepentingan bangsa dan memperkuat persatuan. Dia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak membuat energi bangsa habis untuk memperdebatkan persoalan tertentu.

“Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita ‘diskusikan’ sampai berdarah-darah,” ujar Supratman.

Supratman mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan tujuan awal pendirian HMI. Karena itu, kader dan alumni HMI diharapkan tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sesaat.

Baca juga : Menkum Pastikan Pemerintah Tangani Persoalan Aceh Dan Lanjutkan Otsus

“Pendirian HMI demi kepentingan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan RI,” katanya.

Dia menilai KAHMI memiliki posisi strategis untuk ikut membangun ruang dialog yang konstruktif. Forum kebangsaan diharapkan tidak berhenti pada perdebatan, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Selain mengajak KAHMI memperluas ruang diskusi, Supratman juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik terhadap Kementerian Hukum. Dia bahkan meminta keluarga besar KAHMI dan media ikut menyampaikan kritik apabila menemukan persoalan dalam kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Supratman, kritik publik diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki birokrasi. Pemerintah, kata dia, harus membuka diri terhadap masukan masyarakat.

“Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik, yang disiarkan secara live, tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah,” ujarnya.

Baca juga : Menteri Hukum Uji Coba E-Voting, Pegawai Ikut Pilih Calon Kakanwil

Supratman mengatakan, forum pengaduan tersebut menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan di lingkungan birokrasi. Dengan membuka ruang pengaduan secara langsung, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperbaiki pelayanan.

“Ini cara mengubah birokrasi dan membuka diri sekaligus meminta partisipasi publik,” katanya.

Dia pun mengajak masyarakat ikut membantu Presiden mengawasi birokrasi. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel,” ungkap Supratman.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi birokrasi merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kritik dan masukan publik, kata dia, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi.

Baca juga : Kemenkum Antisipasi Modus Amankan Aset

Kegiatan Diskusi Kebangsaan dan Jalan Sehat KAHMI tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, serta Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Kehadiran para tokoh tersebut turut memperkuat kegiatan KAHMI sebagai ruang silaturahmi dan dialog kebangsaan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.