Dark/Light Mode
- Timnas U-20 Vs Malaysia Main Kaca Mata di Kualifikasi Piala Asia
- Lolos ke Grup ACL Two, Persib Ditunggu Klub Australia
- Barcelona Pesta Gol, Yamal dan Raphinha Bersinar
- Bawa 4 Trofi, Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina
- Meletus Lagi! Semburan Abu Sinabung Capai 3.500 Meter, Kuta Gugung Mulai Siaga
Sebelumnya
"Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara," kata Saiful.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan manipulasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 401 miliar. Nilai tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemulihan kerugian negara.
Kejagung, kata Saiful, tidak hanya mengejar aspek pidana, tetapi juga berupaya memastikan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan.
Dalam proses penyidikan, PT CNI menyerahkan uang sebesar Rp 401.653.737.469,69 kepada Kejagung. Penyerahan uang tersebut dilakukan pada Jumat sore, 28 Agustus 2026.
Setelah menerima uang tersebut, penyidik langsung melakukan penyitaan sebagai bagian dari proses hukum. Pengembalian kerugian negara, menurut Saiful, menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara korupsi.
Meski telah menemukan dugaan tindak pidana dan menerima pengembalian kerugian negara, penyidik hingga kini belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta mengurai peran setiap pihak yang diduga terlibat.
Baca juga : KPK Geledah 8 Lokasi Dan Sita Sejumlah Dokumen
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa 116 saksi dan tiga ahli. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Selain itu, penyidik juga telah mengamankan 143 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan pun dilakukan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyidikan.
"Di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta," sebut Saiful.
Baca juga : Ahmad Irawan: Soal Teknis, Tinggal Tunggu Waktu Saja
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi langkah Kejagung dalam membongkar dugaan korupsi tata kelola nikel. Menurutnya, penindakan seperti ini penting dilakukan secara konsisten untuk menghentikan kebocoran uang negara. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
