Prof Niam Paparkan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial di Depan Ulama Suriah

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, memaparkan pentingnya peran agama dalam kehidupan sosial dan bernegara di hadapan ratusan ulama serta akademisi Suriah dalam simposium keagamaan di Jami’ Khalid bin Walid, Provinsi Homs, Suriah, Kamis (29/10/2026).

Dalam forum tersebut, ulama yang akrab disapa Prof Niam ini menegaskan, hubungan agama dan negara bersifat dinamis, adaptif, serta saling membutuhkan atau simbiotik. Agama berperan memberikan panduan etika bagi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan negara menjamin ketertiban dan memfasilitasi kehidupan keagamaan masyarakat.

"Pengalaman Indonesia membuktikan bahwa relasi agama dan negara bersifat dinamis dan saling memerlukan. Perubahan adalah sunnatullah, dan agama hadir untuk memastikan setiap perubahan sosial bermuara pada kemaslahatan umum dan perdamaian," ujar Prof Niam.

Baca juga : Budi Luhur University Gelar Dialog 6 Pemuka Agama

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan tiga paradigma hubungan agama dan negara, yakni integralistik, sekularistik, dan simbiotik.

Menurutnya, Indonesia menerapkan paradigma simbiotik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Mitsaq Wathani atau kesepakatan kebangsaan.

Dalam praktiknya, regulasi negara menyerap aspirasi hukum Islam, sementara fatwa keagamaan turut merespons berbagai persoalan kebangsaan. Konsensus tersebut, lanjutnya, juga ditegaskan melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 yang menetapkan NKRI sebagai bentuk final. Karena itu, umat Islam memiliki kewajiban menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman separatisme.

Baca juga : Arogansi Mayoritas

Prof Niam menambahkan, hubungan simbiotik antara agama dan negara di Indonesia tercermin melalui keberadaan sejumlah lembaga publik, antara lain Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penyerapan aspirasi dan fatwa keagamaan juga terlihat dalam sejumlah regulasi, seperti UU Perkawinan, UU Jaminan Produk Halal, dan UU Penguatan Sektor Keuangan. Dalam kesempatan itu, Prof Niam turut menjelaskan posisi MUI sebagai wadah besar yang menghimpun 87 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia.

MUI menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah). "Sebagai mitra pemerintah, MUI memberikan pertimbangan keagamaan melalui empat pendekatan: ta'yidy (menguatkan), ishlahy (memperbaiki), tashhihy (membenarkan), dan insya'y (menginisiasi kebijakan baru)," jelas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat tersebut.

Baca juga : Kemenag Siapkan 5 Program Strategis untuk Perkuat Masa Depan Santri

Kehadiran Prof Niam di Suriah diawali dengan kedatangannya di Bandara Internasional Damaskus pada Rabu (28/10/2026). Ia disambut Wakil Menteri Wakaf Suriah, Syeikh Dr Anas Musa, serta Duta Besar RI untuk Suriah, Lukman Hakim Siregar.

Prof Niam juga mengingatkan kedekatan historis Indonesia dan Suriah. Suriah merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Selain itu, karya ulama Damaskus, seperti Imam Nawawi dan Syeikh Wahbah al-Zuhaili, hingga kini menjadi rujukan penting bagi pesantren di Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.