Dark/Light Mode

AMPI Dukung Bahlil, Ekspor Tambang Tak Boleh Lewat Negara Perantara

Rabu, 4 November 2026 08:08 WIB
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda. Dok AMPI
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda. Dok AMPI

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda, mendukung instruksi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang melarang pengiriman komoditas sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara.

Menurut Zigo, kebijakan ekspor langsung tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan penerimaan negara dari perdagangan komoditas SDA tercatat secara optimal.

"Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," kata Zigo, Selasa (3/11/2026).

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Namun, praktik pengiriman komoditas melalui pelabuhan perantara dinilai berpotensi mengurangi optimalisasi pencatatan neraca perdagangan, penerimaan devisa, dan pajak negara.

"Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," tegasnya.

Baca juga : Produksi Batubara Direm, Pendapatan Negara Naik

Politisi muda Golkar ini menambahkan, praktik pengiriman melalui negara perantara juga berpotensi memengaruhi posisi tawar Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.

"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," lanjutnya.

Selain mendukung kebijakan ekspor langsung, Zigo mengapresiasi sejumlah kebijakan strategis Bahlil yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026.

Dia menyoroti kebijakan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk pelibatan kontraktor lokal.

Menurutnya, kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan potensi ekonomi di wilayahnya, bukan sekadar menjadi penonton.

Baca juga : Dari Karawang ke Sigi: Listrik Menyalakan Asa dan Ekonomi Desa

Zigo juga menilai penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) penting untuk mengendalikan kelebihan pasokan sehingga harga komoditas nasional tetap terjaga. Dia turut mendukung arah kebijakan pembangunan smelter yang difokuskan pada pengolahan produk jadi atau produk akhir.

Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekosistem industri hilirisasi dan memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri.

"Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama. Kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," pungkas Zigo.

Sebelumnya, Bahlil meminta seluruh ekspor komoditas energi dan mineral dikirim langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.

"Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja," ujar Bahlil saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Baca juga : Dukung Bahlil, Jamaludin Malik: Ekspor SDA Harus Langsung ke Negara Tujuan

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Bahlil menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar memastikan pengiriman ekspor gas alam cair (LNG) langsung ke negara tujuan.

Pengiriman LNG ke Jepang dan Korea Selatan, misalnya, harus dilakukan secara langsung tanpa melalui pelabuhan transit di negara lain.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.