Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU
- KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGB
Senin, 16 November 2026 21:09 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA).
Penyidik tengah menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak lain terkait pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, peluang pengembangan perkara tersebut terbuka setelah penyidik memeriksa sejumlah pihak swasta.
Dari pemeriksaan itu, KPK mengidentifikasi dugaan pemberian uang yang tidak hanya melibatkan PT Summarecon, tetapi juga pihak lain.
"Jadi ada beberapa yang sudah confirm, kan, ada dari PT Summarecon, ya, beberapa yang di Bogor," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Ia menyebut, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya praktik serupa dalam pengurusan layanan pertanahan lainnya. Tidak tertutup kemungkinan pendalaman tersebut berujung pada pengembangan penyidikan.
"Kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain, yang tidak menutup peluang, akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," tuturnya.
Baca juga : KPK Usut Pembocor Dokumen Kasus HGB
Selain dugaan suap pengurusan HGB, penyidik juga terus mendalami sejumlah fakta terkait dugaan aliran uang dalam pengurusan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Taufik, temuan tersebut menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik setelah KPK menyita uang sebesar Rp 106,4 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (14/9/2026). "Dan itu dilakukan beberapa verifikasi," tegasnya.
Menurut Taufik, verifikasi dilakukan lantaran uang-uang tersebut ditemukan dalam berbagai tempat penyimpanan. Di antaranya koper dan sejumlah dus.
KPK terus menelusuri asal-usul uang tersebut untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan praktik suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi pada Selasa (15/9/2026).
Delapan tersangka tersebut yakni Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi, selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung; serta Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
Selanjutnya, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan periode 2024–2029; Rizal Pahlevi, pihak swasta yang menjadi perantara PT Summarecon; serta dua pihak swasta lainnya, yakni Erwin dan Muhammad Fakhry.
Baca juga : KPK Periksa Nusron Wahid Terkait Dugaan Suap HGB
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Adrianto memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Erwin.
“ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW,” ujar Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).
Selain suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, para oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga diduga mendapatkan penerimaan lain atau gratifikasi.
Taufik mengungkapkan, penerimaan tersebut terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya. Di antaranya, terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan Investindo.
Menurut penyidikan KPK, perusahaan pengembang tersebut diduga menyerahkan Rp 2,1 miliar kepada Erwin.
KPK telah dua kali memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo Ryan Brasali, yakni pada Jumat (23/10/2026) dan Jumat, (6/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut difokuskan pada proses pengurusan perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.
Baca juga : Tiba-Tiba Datangi KPK, Nusron Wahid Jalani Pemeriksaan Kasus Suap HGB
“Saksi saudara RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, penyidik turut meminta Ryan keterangan mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN.
Kemudian pada Senin (16/11/2026), KPK memanggil empat manajer PT Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi kasus dugaan suap proses pengurusan HGB ini.Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polresta Bandung.
Keempat saksi tersebut adalah Ari Awan Nuryatmi selaku Manager Legal PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan dan Yunan Wirahadi Kusuma selaku Manager TI & PR PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan.
Kemudian, Suwarty Ruti selaku Manager Finance PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan dan Joseph Ijong Dachlan selaku Manager Marketing PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan.
Selain itu, KPK juga memanggil dua karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo dan pegawai BPN Bandung sebagai saksi, yaitu Lucky Setia Permana dan Yamsa Syulastian.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya