Dark/Light Mode

DPN Gelar ADMIN GAME untuk Perkuat Kedaulatan Informasi Negara

Kamis, 19 November 2026 13:13 WIB
Keterangan Foto: Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin langsung pelaksanaan ADMIN GAME oleh DPN di Jakarta pada 18-19 November 2026. (Foto: Dokumen DPN)
Keterangan Foto: Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin langsung pelaksanaan ADMIN GAME oleh DPN di Jakarta pada 18-19 November 2026. (Foto: Dokumen DPN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelaraskan langkah kementerian dan lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman inkonvensional melalui forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME). Kegiatan yang digelar di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18-19 November 2026 ini bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus menguji kesiapan serta koordinasi antarlembaga dalam melindungi informasi strategis negara.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan sekaligus Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Dalam sambutannya, Richard menegaskan bahwa kedaulatan negara di era perkembangan teknologi saat ini tidak cukup dijaga hanya melalui kekuatan pertahanan fisik.

Baca juga : Penyadapan Presiden Bukan Pidana Siber Biasa, Tapi Ancaman Kedaulatan Negara

"Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman," ujar Richard dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema "Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara", forum ini membedah sejumlah potensi kerawanan. Kerawanan tersebut meliputi intrusi siber, penyadapan ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, hingga penyalahgunaan akses informasi strategis yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Baca juga : Konselor Iran: AI Bisa Mengancam Kedaulatan Negara

Richard menjelaskan bahwa pembahasan mencakup pengamanan komunikasi strategis, perlindungan data geospasial, tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, hingga pemulihan sistem informasi strategis nasional. Peserta menguji keselarasan respons instansi melalui simulasi berbasis skenario dan diskusi interaktif guna memetakan mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, hingga batas kewenangan.

Deputi Bidang Geostrategi DPN sekaligus Ketua Pelaksana, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa forum ini melibatkan 186 personel dari unsur kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber. Penyelenggaraan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPN sesuai Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Baca juga : Cek Endra: Perpres 107/2026 Perkuat Kedaulatan Energi Nasional

"Dari forum ini DPN berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis nasional yang terpadu untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua DPN. Rekomendasi itu nantinya diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional," kata Frega.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.