Dark/Light Mode

Sudah Periksa 59 Saksi

Hari Ini, Polri Ekspose Kasus Penyadapan Di Kejagung

Jumat, 20 November 2026 08:15 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hari ini, Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar ekspose perkara penyadapan yang berujung pada dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ekspose dilakukan setelah penyidik memeriksa 59 saksi, termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya yang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.

Ekspose tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Dalam forum itu, Bareskrim melibatkan sejumlah unsur pengawas, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta ahli untuk membahas fakta dan bukti baru yang ditemukan selama penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan terhadap 59 saksi dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026..“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dari puluhan saksi tersebut, terdapat empat perwira tinggi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal LSP, Irjen ASN, Irjen EHS, dan Irjen SU.

Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Polisi juga mendalami keterangan sejumlah pihak lain yang dinilai berpotensi menjadi tersangka.

Baca juga : Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Maraton Periksa 59 Saksi dalam Sepekan

“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang potensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” ujar Susatyo.

Selain memeriksa saksi, penyidik menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti. Salah satunya rumah Irjen EHS yang diduga digunakan sebagai posko. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengaku menemukan fakta dan bukti baru, tetapi Susatyo belum merinci temuan tersebut.

Dia menjelaskan, pembuktian dugaan makar tidak cukup hanya dengan mengungkap adanya komunikasi atau pertemuan. Penyidik harus membuktikan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pidana, mulai dari pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.

“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” jelasnya.

Susatyo memastikan, seluruh informasi yang berkembang, termasuk di media sosial, akan didalami dan dicocokkan dengan dokumen serta alat bukti yang dimiliki penyidik. “Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Baca juga : Kamar Dan Ruangan Istana Sudah Steril?

Gelar perkara internal tersebut juga melibatkan penyidik Dittipidum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Inspektorat Pengawasan Umum, Kompolnas, serta ahli terkait. Selanjutnya, hasil penyidikan akan dipaparkan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung dalam agenda ekspose hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan, Korps Adhyaksa akan menggelar perkara penyadapan bersama Polri hari ini. Namun, dia belum mengetahui waktu pelaksanaan ekspose tersebut.

Terpisah, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendorong, Polri mengusut tuntas aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengusutan juga perlu mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.

Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada pihak internal kepolisian, tetapi harus menelusuri siapa yang merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan aksi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan elite politik maupun birokrasi.

"Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Baca juga : Mengurai “Deep State”: Ketika Kekuasaan Formal Diuji oleh Jaringan di Balik Layar

Yusril menyebut, penyidikan kini berkembang ke dugaan tindak pidana makar. Temuan sementara mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap tujuan dan motif penyadapan sekaligus hubungan antara para pihak yang terlibat.

Dia juga mengungkapkan, penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dari ponsel pihak-pihak terkait telah disita dan sedang didalami.

Diketahui, kasus dugaan makar ini merupakan perkara terpisah dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal. Dalam perkara penyadapan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun dalam perkara dugaan makar, hingga berita ini ditulis, Bareskrim belum mengumumkan penetapan tersangka.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta, Polri menelusuri aliran hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden. Menurutnya, pengungkapan skandal penyadapan ilegal ini tidak cukup hanya dengan menangkap para tersangka. Aparat juga perlu mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan dan menggunakan informasi hasil penyadapan tersebut.

"Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut," pinta legislator PKS itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.