Dark/Light Mode

BSKDN Libatkan Pakar dan Akademisi Validasi IPKD 2026

Jumat, 20 November 2026 16:19 WIB
Sekretaris BSKDN Matheos Tan. (Foto : Ist)
Sekretaris BSKDN Matheos Tan. (Foto : Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan pakar ekonomi pembangunan, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, serta media massa dalam proses validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026.

Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan hasil pengukuran IPKD lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Validasi eksternal dilaksanakan secara daring dari Command Center BSKDN, Rabu (18/11/2026).

Sekretaris BSKDN Matheos Tan mengatakan, IPKD merupakan instrumen untuk memetakan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, proses pengukurannya perlu diperkuat dengan validasi eksternal agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Kegiatan ini merupakan arahan langsung Bapak Menteri Dalam Negeri sekaligus menunjukkan nilai strategis validasi eksternal dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Matheos.

Baca juga : Akademisi Nilai Dasco Punya Kapasitas Hukum dan Politik untuk Wapres

Menurutnya, pelibatan pakar dan akademisi memperkuat sinergi dengan pihak eksternal. Dengan demikian, penelaahan hasil pengukuran tidak hanya mengandalkan penilaian internal, tetapi juga mendapatkan perspektif independen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasilnya.

Validasi tahun ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan berdasarkan regional pulau, meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua. Pendekatan tersebut diselaraskan dengan mekanisme pemberian apresiasi di lingkungan Kemendagri agar penilaian kinerja pemerintah daerah lebih proporsional sesuai karakteristik wilayah.

Pada tahap ini, validasi menyasar 47 pemerintah daerah, terdiri atas sembilan daerah berpredikat baik dan 38 daerah dengan nilai tertinggi di masing-masing regional.

Selain itu, validasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota juga dilakukan oleh 19 pemerintah provinsi. Sasaran penilaiannya adalah kabupaten dan kota yang berpredikat baik dan/atau memiliki nilai tertinggi di wilayah masing-masing.

Baca juga : BSKDN Petakan Isu Strategis 2027, Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Matheos menegaskan, seluruh tim validasi eksternal menggunakan pedoman penilaian IPKD yang sama untuk menelaah hasil pengukuran beserta dokumen pendukung dari setiap pemerintah daerah. Meski validasi untuk kabupaten dan kota dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah provinsi, BSKDN tetap memberikan pendampingan guna memastikan kesesuaian penilaian dan menjaga kualitas hasil validasi.

Terkait penetapan hasil, Matheos menjelaskan, pengukuran IPKD tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah validasi eksternal rampung, pemerintah daerah yang memperoleh peringkat nasional berbasis regional pulau akan mendapatkan apresiasi.

Pemerintah juga mengupayakan pemberian Dana Insentif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. "Kami berharap validasi ini tetap menjunjung tinggi objektivitas dan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi katalisator yang memicu kompetisi positif antardaerah di setiap regional pulau. Hasil pengukuran diharapkan menjadi potret riil pengelolaan keuangan daerah yang dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret untuk perbaikan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Matheos berharap, validasi eksternal dapat menghasilkan pengukuran IPKD yang semakin objektif, transparan, akuntabel, dan kredibel.

Baca juga : Akademisi Apresiasi Reformasi BUMN, Danantara Rampingkan 364 Perusahaan

Lebih dari itu, hasil pengukuran diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah di seluruh Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.