Kowani Sesalkan Ada Dosen Yang Suruh Mahasiswanya Demo UU Ciptaker

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) , Giwo Rubianto Wiyogo, angkat bicara soal kebijakan Umar Sholahudin, dosen mata kuliah Gerakan Sosial dan Pembangunan Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya yang menyuruh mahasiswanya demo Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam unggahan akun Facebooknya Umar Sholahudin berjanji akan memberi nilai A kepada mahasiswa yang mengikuti demonstrasi tolak UU Ciptaker, Kamis (8/10).

Menurut Giwo, Kowani menyesalkan pihak yang menjadi anak sebagai obyek dan horban hate speech (ujaran kebencian) dan hate spin yakni pemelintiran kebencian. "Janji propaganda yang dilakukan dosen tersebut ibarat api, ia memerankan diri sebagai minyak tanah yang dapat membakar api yang menyulut ke seluruh daerah di Indonesia," kata Giwo dalam Zoominar Konferensi Pers Terkait Demo yang tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dan Merusak Fasilitas Umum, Sabtu (10/10).

Baca juga : Demokrat Jawab Isu Inisiasi Dan Danai Demo Tolak UU Ciptaker

Giwo menilai, seorang dosen atau kampus seharusnya memberi tauladan yang baik dalam penyampaian aspirasi yang menjunjung tinggi aturan hukum, norma. "Kenyataannya demontrasi yang terjadi berlangsung anarkis dan penuh dengan kekerasan," kata Giwo.

Kebijakan dosen soal nilai itu sangat bertentangan dengan kurikulum perguruan tinggi di mana aktifitas pendidikan jenjang Sarjana, yang harus ditempuh dengan 140 SKS. Karena itu, Kowani mengimbau kepada para keluarga dan pendidik untuk menjaga situasi tetap kondusif dengan menjaga anak-anak mereka tetap terlindungi.

“Apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih menghantui kita semua. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari kluster demonstrasi dalam penularan Covid-19," katanya.

Baca juga : Pasukan Hijau Perbaiki Taman Yang Rusak Akibat Demo Tolak UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Umar membenarkan akan memberi nilai A kepada mahasiswanya yang ikut demonstrasi menolak UU Ciptaker. Umar menyebut, dua alasan perlunya mahasiswa ikut aksi menolak UU tersebut.

Pertama, UU tersebut berdampak kepada mahasiswa sendiri jika nanti mereka lulus dan bekerja. Alasan kedua, turun aksi untuk menyikapi realitas sosial adalah pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa yang merupakan agent of change.

"Dari pada hanya belajar di kelas atau daring, turun ke jalan menurut saya lebih efektif agar mereka ikut merasakan perjuangan rakyat," ujar dia. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.