Wakil Rakyat Jakarta Akhirnya Insyaf Juga

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah ‘digebukin’ kanan kiri, DPRD DKI Jakarta membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan senilai Rp 8 miliar per tahun. Wakil rakyat Jakarta akhirnya insyaf juga.

Pembatalan kenaikan pertama kali disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kemarin.

“Tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan DPRD DKI tahun depan. Nilainya pun masih sama seperti tahun ini,” kata politisi PDIP itu.

Bukan cuma itu. Pras-sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi-memastikan, besaran gaji Rp 700 juta per bulan Tolong yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar. Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan kebohongan publik.

Baca juga : Layanan SIM Keliling Di Jakarta, Ini 5 Lokasinya

Sebelumnya, draf RKT DPRD DKI Jakarta soal gaji dan tunjangan hingga Rp 8,3 miliar per tahun beredar di medsos dan jadi bahan omongan. Dengan jumlah itu, wakil rakyat Jakarta bisa mengantongi rata-rata Rp 689 juta setiap bulannya. Bahkan, sejumlah fraksi sempat setuju apabila anggaran tersebut disahkan untuk kegiatan anggota dewan.

Meski dipastikan Pras kembali ke anggaran 2020, ternyata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun depan naik Rp 1,69 triliun dari pagu anggaran yang disepakati di awal.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik memastikan, kenaikan itu bukan berasal dari penambahan gaji anggota. Kenaikan lantaran ada dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Meski tak hapal rinciannya, dia menyebut ada tambahan dana Rp 1 triliun lebih untuk proyek Moda Raya Terpadu (MRT). Diakuinya, anggaran tersebut memang baru dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD setelah pagu anggaran disepakati bersama Pemprov DKI.

Baca juga : Wakil Rakyat Jakarta Hilang Urat Malunya

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, kenaikan gaji anggota baru sebatas pengajuan dan akhirnya tidak diterima karena dievaluasi. “Angkanya nggak berubah dari 2020. Bahwa itu (kenaikan RKT) bentuknya proposal kan boleh aja orang menyampaikan gagasan,” katanya.

Bagaimana tanggapan PSI? Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta rincian anggaran RKT dibuka ke publik. “Kami tentu senang dengan pernyataan Pak Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa gaji DPRD gagal naik dan kembali ke anggaran 2020. Ini sesuai dengan tuntutan rakyat,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.

Alasan permintaannya itu, karena rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan, atau termasuk anggaran kegiatan.

Sebelumnya, rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPR Rp 8 miliar per orang jadi gunjingan di dunia nyata dan dunia maya. Mereka menolak rencana kenaikan gaji para wakil rakyat Jakarta. Salah satunya dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga : Layanan Perpanjang SIM Di Jakarta, Hari Ini Ada Di 5 Tempat

Netizen langsung happy mendengar kabar pembatalan kenaikan gaii dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka bahagia dengan keputusan ini. Apapun dinamika politik di sana, yang jelas rakyat puas tidak ada kenaikan gaji wakilnya di DPRD. “Nah gitu yang bener. Makasih Pak Pras dan Fraksi @psi_id terus berjuang, selamatkan uang rakyat,” cuit AriestaRiico.

Ada juga yang beranggapan, wakil rakyat Jakarta insyaf. “Sadar-sadar. Jangan makan tuh dana bansos. Dan DPRD DKI jangan naikkan gaji setinggi monas,” @WeolJohny. “Setelah diteriakin sama netizen baru deh mereka batalin. Coba kalo nggak dikritik, palingan tetap naik,” tuding @LisaSelv9.

“Nunggu rincian anggarannya di-open ke publik nih. Penasaran yang diketok palu yang mana,” kata @CandaCaryan, mancing-mancing. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.