Wakil Rakyat Jakarta Hilang Urat Malunya

RM.id  Rakyat Merdeka - Kelakuan DPRD DKI Jakarta ini emang kelewatan. Lagi zaman susah begini, para anggota dewan di Kebon Sirih itu ngotot minta naik ‘gaji’ hingga Rp 8,8 miliar setahun. Nggak heran, rakyat banyak protes dan mengecam. Wakil rakyat Jakarta dianggap nggak punya urat malu.

Kenaikan gaji itu tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021. Dalam RKT tersebut, nantinya 106 anggota anggota dewan diberikan anggaran Rp 888,68 miliar Makardalam setahun. Sehingga setiap wakil rakyat Jakarta, bakal mengantongi pendapatan mencapai Rp 8,8 miliar.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan, RKT itu terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam ‘gaji’ dan tunjangan per anggota DPRD DKI.

Saat ini, anggota DPRD DKI menerima gaji dan tunjangan Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersihnya Rp 111 juta per bulan pada 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Meski baru draft, rencana kenaikan gaji DPRD DKI ini menuai banyak protes. Mengingat saat ini, banyak pendapatan rakyat anjlok karena terdampak pandemi Corona. Belum lagi, jutaan orang harus kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap para politisi di Kebon Sirih tidak memiliki sense of crisis. 

Baca juga : Sebagian Wilayah Jakarta Nyala Lagi, Ini Daftarnya...

“Sensitivitasnya rendah. Nggak punya urat malu juga,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Ujang, kalau memang kenaikannya wajar, publik tidak akan mengkritik. Terlebih kinerja DPRD DKI masih meragukan. “Kita butuh keteladanan
pemimpin di daerah. Sosok kenegarawanan itu harus mengutamakan kepentingan rakyat. Bukannya kantong pribadi,” tegasnya.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menganggap usulan tersebut tidak masuk akal. “Bagaimana bisa DPRD masih punya nafsu memperkaya diri di hadapan fakta kesulitan ekonomi yang dialami warga yang diwakili?” kata Lucius.

Di saat kondisi rakyat lagi kembang-kempis begini, harusnya anggaran untuk legislator itu dipangkas, bukan malah minta nambah. Apalagi banyak kegiatan wakil rakyat yang bisa menghemat pengeluaran. Misalnya, kegiatan-kegiatan tatap muka.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah ikut mengecam rencana DPRD DKI. Menurutnya, ekonomi warga kini masih susah karena Covid melanda Jakarta sejak 9 bulan terakhir.

“Saya kira APBD DKI 2021 masih harus fokus pada penanganan dan dampak dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

Baca juga : Kader Partai Ummat Klaim Ramai Peminat

Di media sosial, kecaman juga tidak kalah kencang terhadap wakil rakyat Jakarta ini. Akun @Sumedi4157231 mengaku iri dengan penghasilan para wakil rakyat di Jakarta ini. “Enak jadi anggota dewan digaji sebanyak itu sedang orang miskin mencari uang 50 ribu susahnya minta ampun untuk keperluan untuk makan sehari-hari,” cuitnya.

“Giliran buruh yang minta naik gaji langsung ‘dipukul’ pake Undang-Undang Ketenagakerjaan,” protes akun @septidwia.

“Bisa bisanya minta naik gaji pas pandemi, gaji bapak gue aja di potong elah,” timpal akun @sarahsvra. “Gapapa, rakyat pengen kaya raya diwakilkan dlu sama wakil rakyat,” sindir
akun @caesarru.

Bahkan di media sosial, muncul petisi penolakan terhadap kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Hingga semalam, petisi itu sudah ditandatangani 2.616 akun media sosial. Setelah mendapatkan protes dan kecaman, sejumlah parpol kini mulai ikut menyuarakan penolakan.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan, APBD harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. “Sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan,” kata Daniel dalam keterangannya, kemarin.

Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh legislator dari partainya menolak usulan tersebut.

Baca juga : KPK Bertepuk Sebelah Tangan

Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Corona terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

“Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan usulan itu. Dia menyarankan, agar kenaikan gaji dan tunjangan ini ditunda.

“Sangat tidak tepat membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para pejabat,” ujarnya.

Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menganggap rencana kenaikan ini bentuk ketidakpekaan terhadap pandemi.

Dia menyarankan, rencana kenaikan itu tidak diberikan untuk tunjangan anggota. Alangkah baiknya jika anggarannya dialihkan untuk penanganan dan dampak dari pandemi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.