Dark/Light Mode

Peneliti : Keberhasilan Vaksinasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 11 Februari 2021 09:19 WIB
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (Ist)
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan keberhasilan program vaksinasi Covid-19 dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Andree menilai, vaksinasi masih mengalami hambatan berupa infrastruktur logistik yang kurang memadai di negara beribu pulau seperti Indonesia.

Padahal, kesinambungan program tersebut juga berlomba dengan waktu karena kekebalan populasi harus tercapai sebelum antibodi penerima vaksin tahap awal habis.

"Pemerintah perlu terus melakukan pemantauan antibodi, baik pada penerima vaksinasi massal maupun vaksinasi mandiri. Ini untuk memastikan terpusatnya semua data yang dibutuhkan untuk pemetaan kekebalan populasi," kata Andre dalam keterangan pers yang diterima RM.id, kemarin.

Kandidat PhD dari Australian National University ini menjelaskan salah satu ukuran keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan pemerintah adalah kuat-lemahnya reaksi antibodi yang dihasilkan.

Berita Terkait : Prediksi Bappenas: September 2021 Covid-19 Terkendali, Ekonomi Bisa Tumbuh Lagi

Dari sisi kesehatan publik, menurut dia, jika sebagian besar masyarakat memiliki antibodi yang kuat, maka tercapailah herd immunity (kekebalan populasi) yang akan menghentikan laju pandemi.

Sedangkan, berdasarkan sudut pandang ekonomi, para pemilik antibodi, yaitu penyintas dan penerima vaksin, telah diasumsikan aman untuk kembali beraktivitas dan berkontribusi kepada kegiatan perekonomian.

"Pemantauan hasil vaksinasi yang akurat dan real time adalah kunci keberhasilan pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Vaksinasi massal adalah sebuah komponen penting dalam perjuangan melawan Covid-19," katanya.

Meski demikian, ia memastikan, pelaksanaan protokol kesehatan dengan keharusan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) menjadi hal penting yang harus terus dilakukan karena vaksin tidak menghilangkan risiko penularan 100 persen.

Andree mengatakan, jika protokol 3M langsung ditinggalkan, masih ada kemungkinan angka penularan dapat melonjak, dan justru makin membebani sistem kesehatan serta menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Berita Terkait : Pemerintah Siapin Taktik Jitu

"Perjuangan belum selesai saat vaksin disuntikkan. Pulihnya ekonomi bukan terletak di ujung jarum suntik saja tetapi dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan kesiapan pemerintah merespons dinamika kekebalan populasi yang terbentuk," katanya.

Sejak bulan April 2020 muncul perdebatan mengenai pemberian paspor kekebalan atau sertifikat bebas risiko kepada pemilik antibodi (penyintas) Covid-19 yang menandakan mereka kebal dan aman bekerja atau bepergian.

Dengan adanya vaksin, perdebatan ini kembali menghangat setelah Yunani, yang ekonominya sangat bergantung kepada pariwisata, mengusulkan paspor vaksin untuk memudahkan perjalanan antar negara Uni Eropa.

Indonesia juga mempertimbangkan ide serupa melalui usulan pemberian sertifikat kesehatan digital bagi penerima vaksin. Akan tetapi, sejauh ini belum ada data mengenai berapa lama antibodi SARS-CoV-2 bertahan.

Dipaparkan, jika mengacu kepada jenis Coronavirus lainnya, antibodi SARS-CoV bertahan antara 1 dan 2 tahun. Sedangkan antibodi penyakit saluran pernapasan musiman lainnya bertahan kurang dari 12 bulan.

Berita Terkait : Pagi Ini, BKS Cek Protokol Kesehatan Di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

"Satu hal yang pasti adalah kekebalan diprediksi tidak bertahan selamanya. Karena itulah WHO (World Health Organization) tidak mendukung rencana pemberian paspor vaksin untuk perjalanan internasional," imbuhnya.

Menurutnya, rencana penerbitan sertifikat kesehatan digital di Indonesia pun sebaiknya ditunda sebelum ada kepastian masa berlakunya yang akan ditentukan oleh seberapa awetnya antibodi SARS-CoV-2.

Pemantauan antibodi bukan hanya penting untuk syarat mobilitas, tetapi juga untuk melacak perkembangan kekebalan populasi. Program vaksinasi lanjut dia, seharusnya dilanjutkan dengan pemantauan antibodi secara berkala. Selama ketahanan antibodi belum diketahui, langkah ini menjadi alat deteksi awal penurunan kekebalan populasi.

"Untuk memudahkan pelacakan, hasil tes antibodi berkala ini sebaiknya diintegrasikan dalam sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19," saran Andree. [FAZ]