Vaksinasi Dan UU Cipta Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memproyeksikan, perekonomian Indonesia di 2021 akan kembali ke zona positif. Bahkan melesat hingga berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Optimisme ini didorong oleh program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini dan aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang segera rampung.

“Hampir seluruh lembaga menilai pertumbuhan kita di 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” ucap Airlangga, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (2/2).

Pemulihan dari sisi ekonomi, kata Menko Perekonomian, didukung dengan vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Jokowi pada 13 Januari lalu hingga mendorong kepercayaan publik untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi maka terjadi peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Selain itu, pemerintah terus berupaya untuk mendorong program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), salah satunya dengan menaikkan jumlah anggaran di 2021.

Baca juga : Peringatan Sampah Nasional Jadi Momentum Pertumbuhan Ekonomi

“Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya Rp 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah Rp 579,78 triliun. Artinya, Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Muhammad Edhie Purnawan mengatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi public health measures melalui pengadaan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah dinilai tepat untuk menaikkan alokasi anggaran PEN di 2021. “Diperlukan dana yang besar untuk keluar dari krisis pandemi ini terutama untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional Indonesia,” ujar Edhie.

Edhie menambahkan, untuk mempercepat roda perekonomian kembali pulih, diperlukan strategi terbaik yakni melakukan superposisi kesehatan dan ekonomi. Meski kesehatan menjadi faktor utama, tetapi ekonomi juga dapat menyebabkan menurunnya level kesehatan masyarakat.

Baca juga : Matinya Harian Suara Pembaruan (1)

“Karena itu superposisi ekonomi dan kesehatan harus berjalan seiring. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan aturan yang lebih keras seperti di Filipina yang mewajibkan masyarakat memproteksi dirinya sendiri agar orang lain juga terproteksi. Pelanggar bisa dihukum seperti di Singapura,” ucapnya.

Selain itu, menurut Edhie, persatuan dan kesatuan dan kebersamaan harus betul-betul didayagunakan untuk pemulihan ekonomi. Dengan aturan ketat yang diterapkan dan kerja sama antara pemerintah dengan BI, OJK, LPS, dan seluruh institusi kemasyarakatan dan Kadin serta Apindo serta usaha-usaha konglomerasi dapat diberdayakan dengan target-target yang bisa dicapai bersama.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Dia memberikan apresiasinya atas komitmen pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menaikkan alokasi anggaran PEN.

Baca juga : Segera Rampung, Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dorong Penyediaan Lapangan Kerja

“Keputusan ini tepat. Saya kira, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat, dan tentu membutuhkan anggaran yang besar,” ujar Josua. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.