Kadin Daerah: Panitia Munas Mesti Peka dengan Tingginya Kasus Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah Ketua Umum Kadin (Kadin) Daerah terus meminta agar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin, yang direncanakan digelar di Kendari, 30 Juni ini, ditunda. Alasan utamanya, kasus Covid-19 sedang melonjak. Mereka khawatir, jika tetap digelar, Munas Kadin potensi menimbulkan klaster penyebaran Covid-19.

"Panitia mesti peka dan tanggap. Penyebaran Covid-19 semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogyanya  Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama," kata Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (19/6).

Kadin Jawa Timur sudah melayangkan surat permohonan secara resmi agar Munas mundur. Kadin lainnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat, juga sama..Sementara, yang lain sudah menyampaikan secara lisan dan akan segera mengirim surat resmi. Salah satunya Kadin Sumatera Utara.

Menurut Ketua Kadin Papua Immanuel Yenu, penundaan Munas masuk akal. "Ketika Munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali, ke Kendari, kan karena Covid. Sekarang ini, Covid semakin meningkat. Jadi, wajar, bila Munas kembali ditunda," ucapnya.

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara berharap, usulan-usulan dari Kadin Daerah didengar Panitia Munas Kadin. "Permintaan penundaan Munas itu bukan kemauan saya pribadi, tapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Alasannya sederhana, Munas Kadin berpotensi membuat kerumunan, juga klaster baru Covid," kata Cucu.

Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Lity menyatakan hal serupa. "Sangat berbahaya Munas dilangsungkan di tengah kondisi sekarang. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid varian baru yang berkembang sekarang ini  mudah menyebar dan lebih ganas, nyawa taruhannya," katanya.

Kondisi darurat Covid-19 juga sudah disampaikan para ahli. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan, dalam 1-4 pekan ke depan, Indonesia bisa kolaps jika pemerintah tidak segera menarik rem darurat. Indonesia bisa mencapai 20 ribu kasus per hari.

"Kasis Covid sekarang bahayanya luar biasa. Sudah kasusnya tinggi, ada varian baru. Menarik rem darurat bahkan lockdown perlu dilakukan Pemerintah," saran Tri Yunis. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.