Polda NTB Selidiki Unsur Pidana Insiden Cekcok Anggota DPRD Di Pos Penyekatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menelusuri unsur pidana peristiwa adu mulut Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustafa dengan petugas penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Ahmad Yani, Kota Mataram, Kamis (15/7).

"Kasusnya masih dalam penyelidikan. Kami selidiki dugaan unsur pidananya. Kalau ada, kami proses," kata Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata di Mataram, seperti dikutip Antara, Jumat (17/7).

Penyelidikan dugaan unsur pidana, katanya, akan dilihat dari dasar petugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di pos penyekatan PPKM Darurat Kota Mataram. Dia menjelaskan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan regulasi turunannya yang ada di daerah.

Sanksi pun telah diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahum 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Baca juga : Pelni Sediakan Layanan Vaksinasi Di 4 Pelabuhan

Kini pihak kepolisian, lanjut Hari, tengah mengagendakan permintaan klarifikasi kepada petugas penyekatan. "Termasuk anggota dewan-nya juga akan kami mintai klarifikasinya," tambah dia.

Terkait agenda tersebut, Najamuddin Mustafa siap memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian. "Kalau dia sifatnya klarifikasi, kami sangat senang, kami siap, biar jelas," kata Najamuddin.

Namun, dia menyampaikan, peristiwa adu mulut dengan petugas yang sempat terekam video warga hingga tersebar di media sosial itu merupakan sikap spontannya.

"Jadi tidak ada niat saya untuk melawan hukum atau melawan petugas. Tetapi itu muncul spontan dari diri saya, tidak direncanakan," ujar dia.

Baca juga : KPK Tetapkan 4 Mantan Anggota DPRD Jambi Tersangka Penerima Suap Ketok Palu

Dia bersikap demikian karena sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD NTB.

"Saat itu kita sama-sama menjalankan tugas. Saya sebagai anggota DPRD harus memikul tanggung jawab rakyat yang sudah diberikan kepada saya. Jadi tidak mungkin saya balik ke Timur lagi," ucapnya.

Sekadar latar, peristiwa adu mulut di pos penyekatan PPKM Darurat Kota Mataram itu terjadi pada Kamis (15/7) siang. Dalam rekaman video yang beredar,  Najamuddin bersama sopirnya mengendarai roda empat warna hitam dan berhadapan langsung dengan petugas pos penyekatan.

Perdebatannya diduga akibat Najamuddin tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 kepada petugas. Hal itu pun membuatnya tidak boleh masuk Kota Mataram dan mengharuskan putar balik.

Baca juga : Ada Larangan Mudik, 15 Bandara Angkasa Pura I Lakukan Penyesuaian

Dalam video berdurasi tiga menit itu pun, Najamuddin sempat meminta kepada petugas untuk segera di vaksin di tempat. Namun petugas kebingungan karena tidak tersedia fasilitas vaksinasi di pos penyekatan. Petugas pun menyarankannya untuk dilakukan tes cepat antigen di tempat. Najamudin pun bersedia.

Namun melihat banyak pengendara lainnya yang menyoroti peristiwa itu dan khawatir kondusifitas di pos penyekatan terganggu, petugas memutuskan memberikan dispensasi kepada Najamuddin bersama sopirnya melanjutkan perjalanan ke Kota Mataram. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.