Pak Tito, Gebuk Aja!

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyaknya kepala daerah yang tidak peduli dengan tenaga kesehatan (nakes) ternyata bukan isapan jempol belaka. Kondisi itu dibeberkan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah. Agar masalah ini beres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus lebih tegas. Kepala daerah macam itu, gebuk saja Pak!

Harif menerangkan, Pemda menjadi biang keladi keterlambatan pembayaran insentif nakes, yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan Corona. Banyak Pemda belum menganggarkan pengadaan insentif nakes pada 2021. Ada beberapa Pemda memang sudah melakukan penganggaran insentif nakes, namun masih belum direalisasikan.

Baca juga : Bantuan Pengusaha Peduli NKRI Jangkau Sumatera Selatan

"Saya kira kita harus merapatkan barisan, karena pada saat pilkada, pilpres, pileg, isu kesehatan kadang menjadi cantik, manis, untuk ditawarkan. Tapi kondisi hari ini, fakta, kami dapatkan banyak kepala daerah yang tidak peduli dengan nakes," ucapnya.

Mendengar keluhan ini, Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri mendesak Pemda segera membayarkan insentif yang sudah dijanjikan tepat waktu. Dia menegaskan, insentif hal penting bagi nakes untuk menunjang kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Baca juga : Anggota Injak Kepala Warga Di Merauke, TNI AU Bakal Tindak Tegas

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia juga mengungkap 21.424 nakes di 21 provinsi pernah mengalami penundaan atau pemotongan pembayaran insentif. Fenomena ini terjadi selama periode Juni 2020 hingga Juli 2021. Dirasakan nakes dari ujung Sumatera hingga timur Papua.

Nurina membeberkan, ada 5 daerah dengan jumlah nakes terbanyak yang mengalami pemotongan atau penundaan insentif. Pertama, Kabupaten Bogor dengan 4.258 nakes. Kedua, Palembang dengan 3.987 nakes. Ketiga, Tanjungpinang 2.900 nakes. Keempat, Banyuwangi 1.938 nakes. Kelima, Kabupaten Bandung Barat 1.618 nakes.

Baca juga : Kalbe Peduli Nakes, Berikan Bantuan Dukung Atasi Covid-19

Fakta ini membuat politisi Senayan geram. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, sudah seharusnya Pemda membayarkan insentif tersebut. Apalagi, nakes berada di garda terdepan dalam menangani pandemi di daerah. "Kalau ada yang tidak menganggarkan, Mendagri harus menegur," tegasnya.

Sesuai domainnya, kata Saan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengontrol. Jika ada Pemda yang tidak peduli nakes, perlu diberikan sanksi. Misalkan, menunda dana pusat ke daerah. Sebab, di tengah kondisi genting ini, urusan nakes harus menjadi prioritas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.