Dewan Pers

Dark/Light Mode

Banyak Kepala Daerah Tak Peduli Nakes

Pak Tito, Gebuk Aja!

Sabtu, 7 Agustus 2021 07:20 WIB
Sejumlah tenaga medis yang bertugas di ruang IGD Covid-19 beristirahat dengan mengenakan APD di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau. (Foto: Antara)
Sejumlah tenaga medis yang bertugas di ruang IGD Covid-19 beristirahat dengan mengenakan APD di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyaknya kepala daerah yang tidak peduli dengan tenaga kesehatan (nakes) ternyata bukan isapan jempol belaka. Kondisi itu dibeberkan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah. Agar masalah ini beres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus lebih tegas. Kepala daerah macam itu, gebuk saja Pak!

Harif menerangkan, Pemda menjadi biang keladi keterlambatan pembayaran insentif nakes, yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan Corona. Banyak Pemda belum menganggarkan pengadaan insentif nakes pada 2021. Ada beberapa Pemda memang sudah melakukan penganggaran insentif nakes, namun masih belum direalisasikan.

Berita Terkait : Bantuan Pengusaha Peduli NKRI Jangkau Sumatera Selatan

"Saya kira kita harus merapatkan barisan, karena pada saat pilkada, pilpres, pileg, isu kesehatan kadang menjadi cantik, manis, untuk ditawarkan. Tapi kondisi hari ini, fakta, kami dapatkan banyak kepala daerah yang tidak peduli dengan nakes," ucapnya.

Mendengar keluhan ini, Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri mendesak Pemda segera membayarkan insentif yang sudah dijanjikan tepat waktu. Dia menegaskan, insentif hal penting bagi nakes untuk menunjang kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Berita Terkait : Anggota Injak Kepala Warga Di Merauke, TNI AU Bakal Tindak Tegas

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia juga mengungkap 21.424 nakes di 21 provinsi pernah mengalami penundaan atau pemotongan pembayaran insentif. Fenomena ini terjadi selama periode Juni 2020 hingga Juli 2021. Dirasakan nakes dari ujung Sumatera hingga timur Papua.

Nurina membeberkan, ada 5 daerah dengan jumlah nakes terbanyak yang mengalami pemotongan atau penundaan insentif. Pertama, Kabupaten Bogor dengan 4.258 nakes. Kedua, Palembang dengan 3.987 nakes. Ketiga, Tanjungpinang 2.900 nakes. Keempat, Banyuwangi 1.938 nakes. Kelima, Kabupaten Bandung Barat 1.618 nakes.

Berita Terkait : Kalbe Peduli Nakes, Berikan Bantuan Dukung Atasi Covid-19

Fakta ini membuat politisi Senayan geram. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, sudah seharusnya Pemda membayarkan insentif tersebut. Apalagi, nakes berada di garda terdepan dalam menangani pandemi di daerah. "Kalau ada yang tidak menganggarkan, Mendagri harus menegur," tegasnya.

Sesuai domainnya, kata Saan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengontrol. Jika ada Pemda yang tidak peduli nakes, perlu diberikan sanksi. Misalkan, menunda dana pusat ke daerah. Sebab, di tengah kondisi genting ini, urusan nakes harus menjadi prioritas.
 Selanjutnya