Pak Tito, Gebuk Aja!

 Sebelumnya 
"Kalau belum (beri insentif), ditegur saja. Kalau sudah, bisa diapresiasi,” ucap Ketua DPD Partai NasDem Jawa Barat ini.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta data kepala daerah yang tak peduli naskes itu dibuka secara terang benderang ke publik. Sebab, sikap kepala daerah itu sangat menyakitkan. "Ini kriminal jika diniatkan," ucap politisi PKS ini.

Baca juga : Bantuan Pengusaha Peduli NKRI Jangkau Sumatera Selatan

Soal dana, Mardani yakin, ada. Apalagi, Menteri Keuangan sudah menyatakan dengan tegas, dana masih aman. Transfer ke daerah juga berjalan baik.

Dia mengakui, persoalannya memang ada di lapangan. Karena itu, Mendagri harus turun tangan. Caranya, dengan mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan main yang berlaku.

Baca juga : Anggota Injak Kepala Warga Di Merauke, TNI AU Bakal Tindak Tegas

Sebelumnya, Tito sempat memberikan surat teguran kepada 19 kepala daerah lantaran belum merealisasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 maupun insentif nakes, pertengahan Juli lalu. Kepala daerah itu meliputi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat. Kemudian DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.

"Namun, pada akhirnya, setelah direkap, ada kepala daerah yang telah merealisasikan sudah lebih dari 50 persen. Jadi, bisa dikatakan, kalau disampaikan (PPNI) belum ada, itu kurang tepat," tutur Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Kalbe Peduli Nakes, Berikan Bantuan Dukung Atasi Covid-19

Menurutnya, teguran itu manjur. Dia mencontohkan sejumlah daerah yang kena teguran, langsung bergerak merealisasikan insentif untuk nakes. Seperti Gorontalo, dua hari setelah ditegur, realisasinya meningkat mencapai 52 persen. Lalu Bangka Belitung, meningkat menjadi 66 persen. Kalimantan Barat, dari 21 persen menjadi 52 persen.

"Jadi, sebenarnya sudah banyak juga yang membayarkan. Hanya saja di beberapa daerah masih bergerak untuk melakukan verifikasi. Khawatir ada temuan," beber Ardian. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.