Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 14 organisasi non pemerintah (non governmental organization/NGO) peduli lingkungan sepakat melakukan Deklarasi Jaring Belajar Pesisir, Laut, dan Pulau kecil atau Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/8). Ke-14 NGO itu adalah Yayasan EcoNusa, Walhi Nasional, Walhi Sulawesi Selatan, Yayasan Hutan Biru, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Yayasan Bonebula, Yayasan PakaTiva, Walhi Maluku Utara, Moluccas Coastal Care, Tunas Bahari Maluku, Yayasan Tananua Flores, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM), Komdes Sulawesi Tenggara, dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN).
Menurut 14 NGO ini, Indonesia Timur, terutama pulau-pulau kecil, saat ini menghadapi berbagai ancaman. Baik dari aspek ekologi, sosial dan politik karena pengaruh krisis iklim, hilangnya lahan penduduk di pesisir karena abrasi, maupun isu ancaman kenaikan permukaan air laut.
Ada juga ancaman dari aspek politik terkait perizinan tambang di wilayah pulau-pulau kecil yang akan mengeliminasi masyarakat lokal. Salah satunya rencana pertambangan emas yang terjadi di Sangihe yang menuai kontroversi.
CEO EcoNusa Bustar Maitar, yang ikut deklarasi, mengatakan bahwa perlu adanya gerakan bersama dari organisasi yang bekerja di Indonesia Timur untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang dihadapi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. “Jaring Nusa merupakan perwujudan dari gerakan bersama tersebut. Melalui deklarasi ini, diharapkan Jaring Nusa dapat fokus bekerja pada isu laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (20/8).
Senada dengan EcoNusa, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Jull Takaliuang menyatakan, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia akan menjadi wadah bersama dan mempunyai spirit yang sama mencintai pesisir dan pulau kecil. Menurut Jull, Jaring Nusa nantinya juga tidak hanya terhubung di antara para ormas (civil society organization/CSO), tetapi juga dengan negara. Pihaknya akan menuntut pemerintah lakukan bagi pesisir dan pulau-pulau kecil yang hari ini tengah terancam dengan berbagai persoalan.
Sementara itu, Eksekutif Nasional Walhi Ode Rakhman mengatakan, perlunya deklarasi daruruat iklim yang dilakukan pemerintah. Sebab, dampak perubahan iklim saat ini sudah dirasakan masyarakat khususnya, yang berada di wilayah pulau pulau kecil. “Secara geografis, mereka adalah orang-orang yang paling terdampak perubahan iklim, yang 10-20 tahun ke depan terancam tergerus hidupnya,” terang Ode.
Selain deklarasi dan rapat kerja, juga diselenggarakan webinar antara Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Webinar dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga pakar agraria Prof Farida Patittingi. Webinar mengangkat tema "Reforma Agraria Pulau Kecil dan Pesisir: Akar Masalah dan Solusi Perlindungan Hak". [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
