Dark/Light Mode

Komunikasi Pemerintahan Pengaruhi Disiplin Prokes Melawan Covid-19

Rabu, 15 September 2021 17:17 WIB
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Heni Susila Wardoyo. (Foto: Ist)
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Heni Susila Wardoyo. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komunikasi pemerintahan memiliki peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menjadi salah satu faktor mengukur efektivitas komunikasi pemerintahan.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Heni Susila Wardoyo.

Heni menyebut, dalam jurnal berjudul "Efektivitas Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", selain menentukan efektifitas keberhasilan dalam penanganan Covid-19, komunikasi pemerintah sekaligus akan menumbuhkan, mempertahankan, dan memperkuat kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah.

Berita Terkait : Korupsi Dana Covid?

Karena itu, komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu dikelola, dibangun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupinya.

"Pada kenyataannya, komunikasi pemerintahan yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih belum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya, dalam siaran pers, Rabu (15/9).

Sebab, di banyak kesempatan, Heni masih menyaksikan ketidakpatuhan masyarakat terhadap berbagai himbauan dan kebijakan Pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

Berita Terkait : Apa Pun Level PPKM, Prokes Jangan Kendor

Ketidakpatuhan masyarakat tersebut terbukti melalui keengganan sebagian masyarakat untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah, dan masih saja menyelenggarakan perkumpulan sehingga terjadi kerumunan massa.

Masyarakat juga mnggan melakukan tracking kesehatan, karena tidak mempercayai Covid-19 tersebut benar-benar ada. Malah, sebagian masyarakat bahkan menuduh pemerintah, bahwa Covid-19 hanyalah sebuah rekayasa dari aktor internasional karena latar belakang ekonomi dan politik.

"Dari gambaran sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat belum mempercayai sepenuhnya kinerja Pemerintah dalam upayanya mengatasi pandemi Covid-19," imbuh Heni.
 Selanjutnya