Wakil Ketua Banggar Muhidin: Pemulihan Ekonomi Berjalan Lebih Cepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said mengatakan, pemulihan ekonomi di era Pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin berjalan lebih cepat seiring dengan adanya penurunan kasus Covid-19 di beberapa daerah .  

“Kita mengapresiasi kerja keras Pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat mampu melakukan flattening the curve sejak munculnya gelombang kedua Covid-19 selama kurang lebih tiga bulan. Salah satunya, dengan mempercepat program vaksinasi keseluruh penjuru wilayah,” kata Muhidin di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (30/12). 

Banggar DPR mencatat, perkembangan program vaksinasi nasional saat ini telah mencapai 110,62 juta atau setara dengan 40,4 persen populasi yang menerima dosis kedua secara nasional. Capaian ini telah melampaui target yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). 

“Pemerintah juga telah menargetkan vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga atau setara dengan 75 persen akan dapat dicapai pada Maret-April tahun 2022,” ujar Muhidin.

Baca juga : KPK Cekal Dan Geledah Rumah Mantan Dirjen Kemendagri

Melihat usaha dan kerja keras semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Daerah, TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat, Politisi Senior Golkar ini berharap pengendalian Covid-19 bisa terus konsisten dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai target pembangunan tahun 2022. 

Dengan pengalaman dan capaian dalam menjalankan APBN tahun 2021, Muhidin meyakini akan menjadi bekal dalam mempersiapkan APBN tahun 2022, khususnya dalam menjalankan program strategis, yakni pemulihan kesehatan masyarakat dan program pemulihan ekonomi nasional. 

Karena itu, Muhidin mengharapkan APBN 2022 dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin komplek. "Kita sangat optimis tanda-tanda pemulihan ekonomi menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional tahun depan. Terlihat dari kinerja positif neraca perdagangan hingga pertengahan tahun 2021 ini, mencatatkan prestasi paling tinggi mencapai 4,74 miliar dolar AS. Begitupula dengan Indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur pada Agustus 2021, menunjukkan kinerja membaik sebesar 43,7,” paparnya. 

Bahkan lanjut Muhidin, indek PMI Manufaktur Indonesia diperkirakan akan kembali membaik pada posisi 50-an, pada akhir tahun 2021. Bahkan kinerja ekspor Indonesia kembali meningkat pada November 2021. Nilai ekspor pada November 2021 sebesar22,84 miliar dola AS atau naik 3,69 persen (mtm) dan bila dibandingkan dengan November 2020, nilai ekspor naik 49,70 persen (yoy). "Pencapaian ini merupakan prestasi terbaik dalam beberapa tahun terakhir," sebut Muhidin. 

Baca juga : PII Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Penjaminan Infrastruktur

Pada Triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi masih terkontraski sebesar 0,74 persen. Pada Triwulan II-2021 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai tingkat tertinggi sebesar 7,07 persen. Pada Triwulan III-2021, kebijakan PPKM darurat telah membuat pertumbuhan ekonomi sedikit terhambat pada kisaran 3,51 persen (yoy). 

Dengan melihat perkembangan yang ada,  Muhidin optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen-4,5 persen pada akhir tahun 2021 nanti. Sehingga tahun 2021 menjadi pembuka jalan menuju pemulihan ekonomi yang lebih fundamental pada tahun 2022.

“APBN 2021 telah menjadi instrument fiskal yang efektif untuk menahan laju dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Pilihan terhadap kebijakan countercyclical yang kuat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional dalam situasi ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19,” tuturnya. 

Sementara untuk belanja masih difokuskan untuk mendukung program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM. 

Baca juga : Hasan Basri: Penguatan Ekonomi Harus Bersifat Inklusif

Selain itu, tambah Muhidin, membaiknya penerimaan pajak, memberikan harapan bagi penurunan defisit APBN yang diprediksi masih akan berada pada kisaran 4,5 persen - 5,0 persen. Sehingga penurunan defisit akan terjadi secara bertahap, hingga kembali berada di bawah 3 persen pada APBN 2023 nanti.

“Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), memberikan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistim administrasi perpajakan secara fundamental,” jelasnya. 

Begitupula UU HKPD akan memberikan dampak bagi perbaikan instrument fiskal bagi perekonomian daerah. 

“Kedua kebijakan ini diharapkan akan bisa meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi pembangunan daerah. Tahun 2021 telah menjadi tahun penting bagi reformasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” tandasnya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.