Anggota MPR Kini Sosialisasi Empat Pilar 6 Kali Setahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, peningkatan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR akan terus dilakukan lembaga yang dipimpinnya untuk mencegah adanya potensi perpecahan bangsa dari gerakan radikalisme, intoleran, dan berbagai serangan ideologi transnasional. Intensitas Sosialisasi Empat Pilar MPR, yang selama ini dilakukan 2 kali per tahun, ditingkatkan menjadi 6 kali. Sosialisasi dilakukan 711 anggota MPR, yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, peningkatan vaksinasi ideologi tersebut sangat penting. Terlebih di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai pandemi Covid-19 yang menyebabkan gangguan kesehatan dan ekonomi, juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. 

“Penggunaan anggaran MPR sama sekali tidak terkait dengan gaji maupun perjalanan dinas. Anggota MPR yang berasal dari DPR, gaji maupun honorarium kedinasan dibayarkan melalui kelembagaan DPR. Begitu pun dengan anggota MPR yang berasal dari DPD RI, gaji maupun honorariumnya dibayarkan melalui kelembagaan DPD," ujar Bamsoet, usai Rapat Pimpinan MPR yang dihadiri lengkap 10 Pimpinan MPR, di Kompleks MPR, Jakarta, Selasa (18/1).

Baca juga : MPR Akan Sosialisasikan Empat Pilar Di Luar Negeri

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR juga memberikan tugas kepada Pimpinan MPR untuk turun menjangkau 34 provinsi Indonesia. Dari 10 Pimpinan MPR, masing-masing akan turun ke 3 provinsi. Sementara, untuk provinsi yang memiliki otonomi khusus seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh, akan didatangi secara kolektif oleh Pimpinan MPR.

"Jangan sampai dalam lima tahun kepemimpinan MPR, ada provinsi yang belum tersentuh didatangi. Dari Aceh sampai Papua, merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan, yang harus tetap dijaga keharmonisannya,” ucapnya. 

Kehadiran MPR sebagai Rumah Kebangsaan penjaga konstitusi dan keberagaman bangsa, kata Bamsoet, harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah provinsi. Sekaligus semakin menguatkan peran MPR sebagai perekat kebangsaan, agar dalam menghadapi tahun politik menjelang 2024, kondisi sosial bangsa Indonesia tidak sampai terpecah belah.

Baca juga : Jawab Tudingan Anggota DPR, Ini Klarifikasi Pengusaha Batu Bara Tan Paulin

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menerangkan, pada akhir Januari 2022, MPR bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan, akan melakukan kunjungan kerja ke calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat lokal setempat untuk memastikan mereka turut dilibatkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

"Selain itu, Rapat Pimpinan MPR RI juga mengagendakan agar kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dilakukan Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan bisa selesai pada April 2022. Untuk kemudian dikirimkan kepada para pimpinan partai politik dan DPD. Dilanjutkan dibahas dalam Rapat Gabungan MPR, sehingga bisa segera membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) PPHN. Keberadaan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan sangat penting, salah satunya untuk memastikan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya berhenti di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja, melainkan juga dilanjutkan oleh presiden-presiden penggantinya," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pada 2022 ini, MPR RI akan kembali memasifkan pembentukan Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly), yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Pembentukan World Consultative Assembly yang digagas MPR telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Antara lain Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, dan berbagai pihak lainnya.

Baca juga : Jokowi Tahu Isi Dompet Rakyat

Bamsoet menerangkan, pembentukan World Consultative Assembly merupakan pengejawantahan salah satu tujuan bernegara dan berbangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Sekaligus menjadi wadah berhimpun dan bertukar pikiran berbagai lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat konstitusi (Undang-Undang Dasar) di masing-masing negaranya. Kehadiran World Consultative Assembly juga bertujuan agar para pembuat konstitusi di berbagai negara tidak terjebak dalam pembuatan aturan yang diskriminatif dan intoleransi yang bisa memancing kerusuhan sosial dan ketidakharmonisan dunia," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.