Syarief Hasan Minta Pemerintah Serius Stabilkan Harga Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah serius dan fokus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran tahun 2022 ini.

Setelah dihantam pandemi selama dua tahun terakhir, rakyat semakin kesulitan menjangkau dan mencukupi kebutuhan pokoknya karena mengalami kelangkaan dan harga yang melambung tinggi.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus agar rakyat tidak merasa pemerintah lepas tangan dan tidak mampu membela rakyatnya sendiri.

Baca juga : Di Survei Burhanuddin, Sudah Lampu Kuning

"Ini sangatlah miris, di negeri yang kaya sumber daya alam, rakyatnya sendiri kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mendasar. Padahal jika pemerintah punya kebijakan yang terarah dan prorakyat, seharusnya semua persoalan yang sekarang terjadi dapatlah diatasi. Namun rupanya pemerintah belum mampu menjalankan perannya dengan baik," tutur Politisi Senior Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Menurut profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini, rakyat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak krisis kebutuhan pokok yang terjadi tanpa adanya kepastian solusi.

Pemerintah seperti tambal sulam, kebijakannya tidak terencana dan gagal fokus sehingga persoalan belum juga berakhir. "Maka sangatlah wajar jika rakyat merasa skeptis dan pasrah," sebutnya.

Baca juga : Jelang Lebaran, BP2MI Siap Sambut Gelombang Kepulangan PMI

Survei Litbang Kompas (25/4) mengungkapkan, sebanyak 66,3 persen rakyat tidak yakin pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan tahun ini.

Bila dirinci, ada sebanyak 31,8 persen rakyat yang kesulitan membeli barang karena mahal dan langka, 27,6 persen karena mahal, dan 11,6 persen kesulitan karena barangnya langka. Hasil survei ini memotret persoalan sesungguhnya yang dihadapi oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Diingatkannya, fungsi negara adalah memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terjamin. Jika ada gejolak harga dan kelangkaan barang, maka pemerintah harus melakukan intervensi sampai semua persoalan teratasi, bukan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Baca juga : Sambut Lebaran, FIFGROUP Sebar Bingkisan Untuk Mitra Dan Masyarakat

Inilah esensi negara kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Jika pemerintah lepas tangan, gagal fokus, dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok warganya, sama saja artinya pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan konsekuen.

"Ingat bahwa rakyatlah yang berdaulat atas segala rupa sumber daya di republik ini, dan tugas pemerintah memastikan semua kebutuhan rakyat tercukupi," tutup Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.