HNW Tegaskan MPR Garda Terdepan Selamatkan Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dipimpin Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dalam pertemuan HNW menegaskan, MPR menjadi bagian terdepan yang akan menyelamatkan Indonesia dengan konsisten menjaga dan mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika agar Indonesia tetap eksis dan tidak punah.

"Insya Allah MPR sejalan dengan pemikiran di KAMI untuk menyelamatkan Indonesia. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR siap menerima beragam aspirasi setiap warga negara yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang baik untuk Indonesia. KAMI adalah salah satu komunitas yang ingin menyelamatkan Indonesia," kata HNW usai pertemuan dengan KAMI yang berlangsung selama dua jam lebih di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Baca juga : Kapolri Fokus Kembangkan Olahraga Sepeda Indonesia

Dalam pertemuan, Gatot Nurmantyo didampingi beberapa tokoh di antaranya Bachtiar Chamsah, Laode Kamaluddin, MS Kaban, Habib Muchsin Alattas, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M. Said Didu, dan Refly Harun.

HNW menjelaskan, dalam pertemuan itu, KAMI menginginkan dan mengajak MPR untuk bersama berjuang menyelamatkan Indonesia dengan mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi.

"KAMI ingin bersama MPR untuk menyelamatkan Indonesia agar bangsa ini tidak punah, tetap kokoh, dan tidak pecah, dengan cara menguatkan persatuan. Ini adalah salah satu simbol kita ingin bersatu, baik yang ada di lembaga negara seperti MPR, maupun di luar lembaga negara," ujarnya.

Baca juga : Terima Kunjungan Bapanas, Andika Tegaskan TNI Ikut Urus Ketahanan Pangan Nasional

HNW menambahkan, sebagian persoalan yang disampaikan KAMI terkait dengan domain DPR, seperti pengawasan, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan UU, kebijakan ekonomi dan moneter.

"Itu adalah domain DPR. Termasuk ketika KAMI meminta MPR untuk menindaklanjuti putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional. Saya sampaikan tindaklanjut putusan MK tidak serta merta dari MPR, melainkan domain dari DPR," jelasnya.

MPR, lanjut HNW, hanya menindaklanjuti terkait komitmen terhadap nilai Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila ini adalah domain MPR. MPR juga terus mengingatkan warga bangsa melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sila-sila itu kami sampaikan kepada peserta sosialisasi.

Baca juga : Krisis Rusia-Ukraina, MPR Imbau Pertimbangkan & Kedepankan Kemanusiaan

"Kita menampung aspirasi dari KAMI. Aspirasi dari para tokoh itu kemudian akan disampaikan dalam rapat Pimpinan MPR. Kita akan pilah tindaklanjut yang menjadi domain MPR," imbuhnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.