Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta pemerintah tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) crude palm oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng (migor).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya menghimbau pengusaha agar mau menyisihkan produksi CPO untuk keperluan produksi migor dalam negeri karena terbukti tidak efektif dan membuat harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
"Pendekatan negara, tidak cukup sekedar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam 'gentlemen agreement' terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng (migor) dalam negeri," kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (28/7).
Baca juga : Puan Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia Di Asean Para Games XI
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan rencana penghapusan kewajiban domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO) CPO (minyak sawit mentah) untuk bahan baku migor domestik.
Mulyanto menilai, imbauan kepada pengusaha adalah pendekatan kultural dalam masyarakat, namun pendekatan Pemerintah semestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi.
Dia mengingatkan, sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi migor curah berbasis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) namun imbauan ini tidak efektif.
Baca juga : Tingkatkan Kesejahteraan, Mardani Dukung Pemekaran Tasikmalaya
"Karena itu, Pemerintah harus mencari alternatif lain yang dapat memaksa pengusaha mengikuti rencana kerja Pemerintah. Negara memiliki kontrak sosial dengan masyarakat karenanya pendekatan negara terutama bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) bukan sekadar voluntary (sukarela)," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dengan rencana menghapus kebijakan DMO-DPO minyak sawit mentah dan menyerahkan ketersediaannya pada kesukarelaan komitmen produsen.
Menurut dia, jangan sampai kebijakan tersebut menyebabkan lonjakan harga migor dan memicu inflasi sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum.
Baca juga : Awas, Penghapusan Kebijakan DMO Dan DPO Dimanfaatkan Pengusaha Cari Untung
Menurut Mulyanto, komoditas migor ini termasuk bahan makanan pokok yang bersifat strategis, karena dibutuhkan masyarakat luas sehingga tidak boleh dibiarkan seratus persen dikendalikan pasar.
"Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis imbauan etapi harus hadir' mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan sampai komoditas ini langka atau harganya tidak terjangkau masyarakat seperti sebelum-sebelumnya," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara produsen migor terbesar di dunia, sangat paradoks apabila komoditas migor menjadi barang yang langka dan harganya melonjak tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
