HNW Perjuangkan Beasiswa Mahasiswa Keagamaan Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang antara lain membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, kembali memperjuangkan alokasi beasiswa kaderisasi ulama bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri saat rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

HNW sapaan akrabnya menyampaikan para mahasiswa yang menimba ilmu agama di luar negeri memiliki potensi besar untuk menjadi kader pelanjut para Ulama, apalagi dengan banyaknya Ulama yang wafat di era Covid-19.

"Saya kembali mendorong agar dana zakat yang dikelola oleh Baznas, selain untuk program Beasiswa secara umum, juga sebagiannya difokuskan salah satunya bagi mahasiswa keagamaan di luar negeri melalui program beasiswa kaderisasi ulama. Alhamdulillah pada rapat hari ini usulan tersebut diterima menjadi keputusan rapat," demikian disampaikan Hidayat pasca Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR dengan Pimpinan Baznas, Senin (28/11).

Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (3/8/21), sekitar 900 ulama di seluruh Indonesia telah meninggal dunia selama pandemi Covid-19.

Baca juga : Pemprov Sulsel Siap Bantu Bangun Asrama Mahasiswa Nusantara Inisiatif BIN

HNW yang merupakan Anggota DPR Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi luar negeri ini menjelaskan, di saat yang sama, banyak mahasiswa keagamaan luar negeri yang mengalami kesulitan pembiayaan akibat masih berlangsungnya dampak negatif ekonomi pasca pandemi.

Pihaknya mengaku mendapatkan banyak aspirasi dari mahasiswa keagamaan di luar negeri soal pentingnya dukungan beasiswa untuk kelanjutan kuliah mereka.

Beasiswa Baznas untuk mereka makin dipentingkan karena sebagian besar mereka sangat berprestasi dan disukai oleh kampus tempat mereka belajar.

"Semoga keputusan rapat hari ini yakni peningkatan realisasi program beasiswa kaderisasi ulama bisa segera dilaksanakan oleh Baznas," sambungnya.

Baca juga : Mendag Zulhas Ingatkan Kestabilan Pangan Dan Kecukupan Protein Untuk Warga RI

Selain soal beasiswa, Anggota DPR Fraksi PKS ini juga menyampaikan kepada Baznas soal arsitektur zakat nasional pada UU Nomor 23 Tahun 2011 yang dinilai para pelaku zakat belum optimal.

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar Baznas meningkatkan komunikasi dan harmonisasi dengan para lembaga zakat, misalnya yang terhimpun di dalam Forum Zakat (FOZ).

Selain secara horizontal dengan para Lembaga Amil Zakat, juga terdapat masalah koordinasi secara vertikal antara Baznas Pusat dengan daerah. Sehingga sangat wajar jika UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditinjau kembali dan direvisi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengumpulan zakat di Indonesia.

"Serta meningkatkan harmoni dan kolaborasi antar lembaga terkait zakat yang diakui oleh Pemerintah," lanjutnya.

Baca juga : KPK Cegah Bambang Kayun Ke Luar Negeri

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga mengingatkan, salah satu misi Baznas adalah pengentasan kemiskinan. Dirinya meminta Baznas memiliki hitungan terkait besaran angka pengentasan kemiskinan yang berhasil dilakukan oleh Baznas melalui penyaluran dana ziswaf.

Selain program BAZNAS yang diapresiasi karena membantu warga korban gempa di Cianjur, penting juga ada angka definitif berapa jumlah mustahik zakat yang dikelola Baznas yang berhasil dientaskan dari kemiskinan dan menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Sehingga bisa dilihat progres dan besaran kontribusi zakat dan dana umat secara konkret terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga terlihat nyata kontribusi Zakat dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.