Rieke Tak Lelah Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka tak lelah mengingatkan pentingnya Data Desa Presisi.

Rieke menekankan, data berbasis desa sangatlah penting aga pembangunan pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Untuk itu, Rieke berkolaborasi bersama birokrat di berbagai kementerian/lembaga, menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. 

Ia pun yakin Presiden Joko Widodo akan setuju dengan usulan tersebut.

Baca juga : Rieke Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

"Sebab pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa/ kelurahan," katanya saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/11).

Dalam kuliah umum ini, Rieke fpkus membahas tentang urgensi produk hukum Data Desa Presisi (DDP) dengan tema Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi.

Menurut Rieke, keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia, yang sudah seharusnya berbasis pada data desa/ kelurahan presisi, agar dihasilkan pembangunan yang akurat, dan aktual. 

"Itulah karya seni, legacy (warisan) terbesar seorang pemimpin. Saya yakin, Yang Mulia Bapak Presiden pun mendedikasikan kepemimpinannya untuk karya seni tersebut," ujarnya.

Baca juga : Bamsoet Tegaskan Pentingnya Membangun Wawasan Kebangsaan

Peserta seminar di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3 juga dihadiri oleh penggagas Data Desa Presisi Dr. Sofyan Sjaf Wakil Kepala LPPM IPB University, Rektor Universitas Mataram Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, Dekan FH Unram, Dr. Hirsanuddin, dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Dr. M. Galang Asmara.

Dekan FH Unram Dr. Hirsanuddin, SH menilai, gagasan Rieke dan kawan-kawan terinspirasi amanat Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Ditekankannya, Fakultas Hukum Unram menyadari bahwa data negara dihasilkan dari pendataan yang berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.

"FH UNRAM siap berkolaborasi untuk hadirnya terobosan hukum untuk memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI, yang salah satu ciri.pentingnya adalah integrasi data dari mulai tingkat desa/kelurahan di seluruh tanah air," kata Hirsanuddin.

Baca juga : Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Nasabah BRI

Menurutnya, hukum pendataan menjadi bagian penting bagi lahirnya data negara yang akurat dan aktual, sebagai prasyarat bagi kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah terukur, terencana, dan tepat sasaran.

Ia pun menyatakan mendukung dan akan menjadi bagian perjuangan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.

Pada acara tersebut juga Rieke mengajak seluruh civitas akademik FH Unram untuk meluncurkan taggar #SikatSindikatDataNegara sebagai gerakan mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensahkan RPP Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.

Acara Kuliah Umum Dr. Rieke Diah Pitaloka ini merupakan rangkaian acara yang sebelumnya di adakan di Universitas Udayana Bali pada hari Senin lalu 28 November 2022. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.