DPR Sayangkan Serapan APBN Masih Rendah, Minta Pemerintah Evaluasi Belanja

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan melaporkan, sampai 31 Oktober 2022, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp 2.351,09 triliun atau setara dengan 75,68 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Penjabaran APBN 2022 yaitu sebesar Rp 3.106,43 triliun.

Menyikapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Ratna Juwita Sari menyayangkan masih rendahnya kinerja penyerapan belanja negara tersebut.

“Kita semua tahu bahwa tahun 2022 masyarakat masih berada dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Patut disayangkan kalau realisasi belanja negara masih rendah, padahal masyarakat sebagai penerima manfaat sangat membutuhkan manfaatnya untuk dapat bangkit lebih cepat,” ungkap Ratna, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (21/12).

Baca juga : Perusahaan Minyak Goreng Bantu Pemerintah Atasi Kelangkaan

Secara khusus, Ratna mengkritisi realisasi belanja non-kementerian/lembaga yang baru mencapai 67,68 persen, termasuk realisasi belanja kementerian/lembaga yang belum mampu menembus angka psikologis 80 persen.

“Dalam kondisi sulit seperti ini, masyarakat seharusnya dapat menerima manfaat langsung dari belanja negara, agar daya beli mereka terus terjaga. Rendahnya realisasi belanja tersebut, membuat masyarakat dihilangkan kesempatannya untuk menerima manfaat oleh Pemerintah,” imbuh Ratna.

Dia kemudian menagih janji Presiden dan Menteri Keuangan yang akan melakukan reformasi struktural dalam kebijakan APBN. Pasalnya, setiap tahun usulan belanja selalu dinaikkan, tetapi realisasinya tidak sepenuhnya berkualitas dan berkontribusi penuh terhadap sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca juga : Kejuaraan Sepatu Roda Tingkat Nasional, Jakarta Open 2022 Kembali Digelar

“Saya perlu mempertanyakan lagi, mana realisasi dari komitmen Presiden dan Menkeu yang akan melakukan reformasi struktural pada kebijakan APBN, kalau faktanya masih demikian,” ucap Ratna.

Melihat rendahnya kinerja penyerapan tersebut, Ratna meminta kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk mengevaluasi belanja pemerintah pusat. Apabila Pemerintah Pusat tidak mampu merealisasikan belanja dengan berkualitas, dia mengusulkan agar alokasinya dialihkan menjadi tambahan Dana Desa, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil di tingkat desa.

“Saya minta dialihkan saja menjadi Dana Desa. Lebih kongkret manfaatnya. Ingat, ini duit rakyat,” pungkas Ratna.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.