Cucun A Syamsurijal Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik, Dipuji Bamsoet

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi PKB DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dan Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meraih gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, dengan predikat Cumlaude dan IPK 4.0, dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Graha Sanusi Hardjadinata, Unpad, Bandung, Rabu (25/1). Keberhasilan ini dipuji Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Cucun mengangkat disertasi "Efektivitas Pengelolaan APBN dengan Menggunakan Kebijakan Automatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis". Penelitian ini menekankan pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk memasukkan aturan klausul pelepasan (escape clause) sehingga penerapan automatic stabilization bisa dilakukan dalam memperkuat kebijakan diskresi guna menghadapi krisis. Dengan demikian, pengaturannya tidak lagi berdasarkan Perppu sebagaimana yang saat ini terjadi.

Sidang Promosinya dipimpin Ketua Prof Rina Indiastuti, Ketua Promotor Yogi Suprayogi Sugandi, Tim Oponen Ahli yang salah satunya terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Representasi Guru Besar Prof Nandang Alamsah. Sidang promosi Cucun dihadiri banyak pihak. Selain Bamsoet, sapaan akrab Bambang, hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Desa dan PDT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto.

Baca juga : Bamsoet Apresiasi Dasco Raih Gelar Profesor Ilmu Hukum

Bamsoet menilai, penelitian yang dilakukan Cucun sangat bermanfaat. Jika ke depannya terjadi krisis dan penanganannya tetap berdasarkan Perppu, sangat rawan ditolak DPR apabila kondisi politik sedang tidak stabil. Padahal krisis harus disikapi secara cepat dan tepat. Secara konsep, kebijakan automatic stabilization memperlebar defisit anggaran ketika kesenjangan output meningkat, begitupun sebaliknya.

"Dengan menggunakan automatic stabilization, gap yang lebar antara pertumbuhan ekonomi aktual dengan potensialnya bisa semakin diperkecil. Sehingga jika ekonomi sedang mengalami resesi, maka instrumen automatic stabilization dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai mendekati kondisi potensialnya," ujar Bamsoet, usai menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Cucun.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Indonesia telah beberapa kali menghadapi krisis ekonomi. Antara lain, krisis 1997/1998 yang disebabkan krisis keuangan Asia, krisis 2008 yang disebabkan krisis keuangan global, serta krisis 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19. Dalam menghadapi berbagai krisis tersebut, Indonesia masih lebih mengandalkan kebijakan diskresi. Sehingga tidak secara eksplisit menggunakan instrumen automatic stabilization.

Baca juga : Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Literasi Publik Kudu Massif

"Penelitian ini mengungkapkan bahwa komponen APBN yang paling efektif menjadi komponen automatic stabilization antara lain cukai, pembayaran bunga utang, penerimaan bukan pajak, pajak penghasilan, dan pajak konsumsi. Sementata komponen belanja negara tidak efektif karena selama ini dibuat berdasarkan kebijakan diskresi pemerintah," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan automatic stabilization bisa menciptakan fleksibilitas instrumen fiskal, seperti pajak dan belanja untuk melakukan stabilisasi perekonomian mendekati titik optimalnya. Karena itu, tidak ada salahnya jika pemerintah dan DPR mengkaji lebih lanjut hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam menghadapi krisis yang bisa saja datang kembali di kemudian hari.

Hasil penelitian juga bisa dikembangkan lebih lanjut oleh para akademisi dan mahasiswa ilmu administrasi publik. Mengingat penelitian ini hanya menguji kebijakan fiskal, baik kebijakan diskresi fiskal maupun kebijakan automatic stabilization di masa krisis. Penelitian lanjutan bisa dilakukan oleh berbagai pihak dalam meneliti kebijakan diskresi fiskal dan kebijakan automatic stabilization dalam masa normal.

Baca juga : Jasa Raharja Perkuat Perlindungan Wisata Di Labuan Bajo

"Melalui manajemen keuangan yang handal di masa normal, kita bisa menghindari dampak krisis serta dapat menangani krisis secara terpadu, efektif, dan efisien. Sehingga APBN bisa tetap kuat, menjadi tulang punggung dalam mencegah maupun menangani krisis," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.