Bamsoet Dorong Realisasi Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Ketua MPR For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR/DPR dan DPD Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai bertemu Menko Polhukam Prof Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (31/1). Pertemuan membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan untuk memajukan Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).

Selain pertemuan pada hari ini, MPR bersama MPR For Papua dan Kemenko Polhukam juga akan mengadakan pertemuan lanjutan pada pertengahan Februari 2023 di MPR. Dalam pertemuan tersebut, akan mengundang berbagai pihak dari kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu, untuk membahas lebih detail berbagai permasalahan di Papua, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai di empat daerah otonomi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, menerangkan, dalam pertemuan dengan Mahfud, MPR mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif. Salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil personil TNI dan Polri.

Baca juga : Heru Pede Kualitas Pelayanan Kesehatan RSUD Koja Melebihi Standar Pemerintah

“Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan ASN dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapa pun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang handal. ASN asal Papua juga harus diberikan kesempatan menduduki posisi penting di berbagai kementerian/lembaga, tentu saja dengan tetap mengedepankan sistem meritokrasi," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, MPR juga mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.

Sepanjang 2002 hingga 2022, lanjut Bamsoet, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik. 

Baca juga : DPR Siap Dukung Presiden Realisasikan Target Penyelesaian Kereta Makassar-Manado Pada 2024

“Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, baik dari sisi kebangsaan maupun dari sisi intelektualitas," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, MPR melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Papua juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional. Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan mengcounter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.

Bamsoet melanjutkan, pemerintahan Presiden Jokowi sudah on the track dalam memajukan Papua. Berbagai perangkat peraturan sudah dikeluarkan. Antara lain, penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; serta pengesahan empat Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 

Baca juga : Ganjar Milenial Bagi-Bagi Vitamin Dan Pengobatan Gratis Di Langkat

“Dalam upaya mengakselerasi berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dengan berbagai perhatian besar yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, seharusnya sudah mampu mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Tidak ada lagi eskalasi kekerasan kemanusiaan sebagaimana yang hingga saat ini masih terjadi. Selama periode 2010 hingga maret 2022 saja, tercatat telah terjadi aksi kekerasan sebanyak 348 kasus yang menyebabkan 464 korban meninggal dunia, dimana 320 di antaranya adalah warga sipil.

"Karena itu, kita juga mendorong agar bisa tercipta dialog nasional yang akan mendukung Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua. Dialog nasional seakan menjadi dua kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Selama gagasan itu belum diwujudkan, maka selama itu pula akar persoalan dan strategi penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, akan sulit terakomodasi," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.