Basarah: Tanpa Tanggung Jawab Sosial, Kebebasan Pers Lahirkan Anarkisme

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengapresiasi Deklarasi Kebebasan Pers yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2).

Namun, ia mengingatkan, jika tidak diikuti oleh tanggung jawab sosial politik insan pers itu sendiri, kebebasan yang mereka peroleh hanya akan melahirkan anarkisme di tengah masyarakat.

Dikatakan, di negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan pers tentu harus kita dukung sebab pers adalah pilar keempat demokrasi.

Baca juga : Partai Garuda: Pilkada Langsung Sumber Perpecahan di Indonesia

"Tapi harus diingat, di negara mana pun, kebebasan yang berlebihan tanpa diiringi oleh tanggung jawab sosial politik hanya akan melahirkan kebingungan masyarakat yang ujungnya adalah anarkisme," tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (9/2).

Dalam sambutannya di acara HPN 2023, Presiden Joko Widodo mengingatkan dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Presiden, jika dulu isu yang berkembang adalah tuntutan kebebasan pers, saat ini isu bergeser ke arah tuntutan dibuatnya berita yang bertanggung jawab agar tidak membingungkan masyarakat.

"Masyarakat saat ini kebanjiran berita di mana algoritma raksasa yang bersifat digital hanya mendorong ke arah pemberitaan komersial dan sensasional," ungkap Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Warga Klaten Ngadu Ke KSP Soal Pembebasan Lahan Tol Solo-Yogyakarta

Basarah mendukung penuh pernyataan Presiden di acara HPN 2023 itu sambil menegaskan bahwa terlalu berbahaya jika jumlah media massa yang sangat banyak saat ini tidak diikuti oleh pengawasan hukum dan penerapan etika jurnalistik yang konsisten.

Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilpres 2024, dia mengingatkan masyarakat akan bingung saat dibanjiri berita hoaks tanpa konfirmasi, berita tendensius berdasarkan afiliasi partai politik tertentu, atau berita yang membesar-besarkan politik identitas yang membenturkan kerawanan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). 

"Saat ini diperkirakan ada 235.000 wartawan yang bekerja untuk 47.000 media di Indonesia, 43.000 di antaranya media online. Dari ratusan ribu wartawan itu, berapa yang telah benar-benar lulus uji kompetensi wartawan? Berapa banyak media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers dan benar-benar tidak terikat oleh afiliasi partai politik tertentu," tanya Ahmad Basarah.

Baca juga : Gandeng Komika, Masindo Eksplorasi Kebebasan Berekspresi Yang Sadar Risiko

Keprihatinan Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu merujuk pada laporan Dewan Pers yang menyatakan ada 691 dugaan pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers pada 2022.

Ia juga merujuk pada laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dari 43 ribu portal berita online yang ada saat ini, tak lebih dari 100 media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.