Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penyelenggaraan HUT ke-22 Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia (IMAKGI) yang akan diselenggarakan pada 22 Juli 2023. Menurutnya, keberadaan IMAKGI sangat strategis. Walaupun tidak lagi bekerja dalam 'satu atap', namun mantan awak kabin Garuda Indonesia ini tetap bisa menjalin silaturahmi. Hal ini menjadikan IMAKGI sebagai salah satu kekuatan sosial dalam merajut solidaritas bangsa.
Diresmikan sejak 23 Juni 2001, anggota IMAKGI yang kini sudah berjumlah lebih dari 2 ribu orang ini terdiri dari para mantan pramugara dan pramugari Garuda Indonesia yang berdomisili di dalam dan di luar negeri.
Baca juga : Bamsoet Buka Final Kejuaraan Nasional Drag Bike Putaran 2 Di Batam
"Di usianya yang menjelang ke-22 tahun, IMAKGI senantiasa konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial. Seperti Bincang Sehat dan Bazar Kreativitas, hingga mengumpulkan donasi dari para anggotanya melalui Dompet IMAKGI Peduli," ujar Bamsoet, usai menerima pengurus IMAKGI, di Jakarta, Senin (17/7). Pengurus IMAKGI yang hadir antara lain, Winny Sumantri, Deetje Razna D, Ratri S, Linda R, Yuli Gantina, Fajarini, dan Ernie.
Ketua DPR ke-20 ini juga mendorong IMAKGI yang telah menjadi kekuatan sosial bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan membentuk usaha bersama melalui koperasi. Koperasi merupakan representasi perekonomian yang paling nyata dari amanat UUS 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'.
Baca juga : Bamsoet Ajak MPW PP Sulsel Tegakan Nilai-nilai Luhur Pancasila
Merujuk pada rumusan ini, koperasi adalah bangun ekonomi yang diyakini menjadi 'sokoguru' atau tulang punggung perekonomian nasional. Serta menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.
"Salah satu peluang yang bisa diambil IMAKGI dan juga komunitas lainnya, antara lain memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah resmi diundangkan pemerintah pada Februari 2021. PP tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah memberikan banyak keuntungan bagi koperasi dan UMKM," jelas Bamsoet.
Baca juga : Ganjar Milenial Kembangkan Skill Perempuan Dengan Pelatihan Eyelash Dan Nail Art
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, salah satu hal krusial yang diatur dalam PP tersebut yakni adanya kewajiban penyediaan 30 persen area infrastruktur publik. Seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api, untuk lahan usaha koperasi dan UMKM.
"Melalui PP tersebut, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi juga menjadi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula, dengan menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
