Agus Gumiwang Dipuji DPR

 Sebelumnya 
Pertama, pengenaan tarif Pendapatan Negara Bukan Pa­jak (PNBP) pada dua satuan kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021. Kemudian, penatausahaan pendapatan sum­bangan pendidikan, pendapatan diterima di muka, dan pendapat­an yang masih harus diterima pada SMK-SMTI Makassar yang dianggap tidak tertib dan tidak berdasarkan data yang ada.

Kedua, pembayaaan tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi dan temu bisnis pada pameran SIAL Paris tahun 2022 sebesar Rp 42,98 juta dianggap tidak sesuai ketentuan penulisan nominal sesuaikan dengan judul temuan.

Baca juga : Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Ketiga, pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran pada dua satuan kerja Kemenperin diang­gap belum sesuai ketentuan. Keempat, kekurangan volume pada tiga pekerjaan konstruksi sebesar Rp 916,56 juta dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp 47,98 juta.

Kelima, regulasi atas pen­dapatan yang masih harus diteri­ma dan pendapatan aktual pada Kemenperin yang dianggap belum selaras dan lengkap.

Baca juga : BNPT Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-Turut

Keenam, penatausahaan perse­diaan pada 7 satuan kerja Kemen­perin yang dianggap belum tertib.

“Seluruh permasalahan terse­but telah ditindaklanjuti berdasar­kan Instruksi Menteri Nomor 18 Tahun 2023,” katanya.

Baca juga : Top, Kemenag Raih 7 WTP Berturut turut Dari BPK

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat 1/8/2023 dengan judul Kemenperin Raih WTP 15 Kali Berturut-turut, Agus Gumiwang Dipuji DPR

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.