Awasi Penyimpangan Laporan Dana Desa

 Sebelumnya 
“Hasilnya tentu kita harapkan bisa lebih maksimal dan jelas ni­lai manfaatnya di tengah-tengah masyarakat desa,” pungkasnya.

Sementara, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, tema RAPBN tahun 2025 ini adalah akselerasi pertubuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan.

Pertama, kegiatan prioritas nasional dan rinciannya. Ke­menterian dan Lembaga (K/L) mempersiapkan pelaksanaannya dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA) K/L tahun 2025.

Baca juga : Waspada, Tawaran Kerja Keluar Negeri Sasar Gen Z

Kedua, dalam meningkatkan kualitas belanja atau spending better, harus fokus pada priori­tas dan orientasi pada hasil atau result based.

Kemudian, efisiensi belanja non-prioritas pusat dan daerah, berupa penajaman belanja ba­rang, operasional, perjalanan dinas, paket meeting dan honor-honor.

Belanja modal juga harus difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi serta pem­batasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas.

Baca juga : Tragis, Petahana Lampung Gagal Nyagub Di Detik Akhir

Halim mengatakan, dalam RAPBN 2025, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami penyesuaian dengan tidak disetujunya permohonan addi­tional financing oleh Direk­torat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu).

Hal ini disebabkan pihak lender atau IFAD, menaikkan suku bunga pinjaman akibat naiknya status Indonesia dari middle income country menjadi upper middle income country se­hingga yang semula Kemendes PDTT akan mendapatkan dana pinjaman Rp 254,7 miliar, karena kenaikan suku bunga, pinjaman ini tidak disetujui oleh DJPPR Kemenkeu.

Memperhatikan kondisi terse­but, maka pagu anggaran Ke­mendes PDTT Tahun 2025 turun dari pagu indikatif yang semula sebesar Rp 2,6 triliun, menjadi Rp 2,3 triliun.

Baca juga : Jawara Jakarta Gembleng UMKM Jago Ekspor Produk

Adapun rincian pagu anggaran per program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 667,7 miliar. Program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi Rp 1,6 triliun.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu, 28 Agustus 2024 dengan judul Kades Kerap Keluarkan Setoran, Awasi Penyimpangan Laporan Dana Desa

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.