BKSAP DPR Bahas Percepatan IEU-CEPA Dengan Parlemen Uni Eropa

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa, untuk membahas sejumlah isu penting dengan Parlemen Uni Eropa. Kedua lembaga negara sepakat mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Dalam hal ini, pihak BKSAP diwakili Mardani Ali Sera (Ketua), Ravindra Airlangga (Wakil Ketua), Bramantyo Suwondo (Anggota), dan Jazuli Juwaini (Anggota). Sementara pihak Parlemen Uni Eropa, diwakili Ketua Komite Perdagangan Internasional Luliu Winkler.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga mengatakan, progress kesepakatan teks perjanjian IU-CEPA saat ini telah mencapai 80 persen. 

"Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS)," kata Ravindra, Selasa (18/2/2025).

Baca juga : Sultan: Pancasila Bawa Misi Perdamaian Dan Kemakmuran Universal

Selain membahas soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ini penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

"Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia, dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa," ujar Ravindra.

Anggota Fraksi Golkar DPR ini menekankan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa, karena ICAO telah mengakui bahan baku tersebut memenuhi standar SAF.

Pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN, dalam menjaga stabilitas kawasan.

Baca juga : Kapolri: Rapim TNI-Polri Bahas Penguatan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan

Hal ini dibahas dalam pertemuan BKSAP dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke.

"Mereka juga menegaskan komitmen terhadap 'rules-based order' dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan 'nine-dash line' yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” paparnya.

Hal lain yang juga mendapat perhatian dalam pertemuan BKSAP dan Parlemen Uni Eropa adalah implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar.

"Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar," kata Ravindra.

Baca juga : Pertamina Perkuat Peran Perempuan Dan Anak Melalui Program TJSL

Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik.

Ia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global. “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” tegas Ravindra. Selama lawatan dan bertemu Parlemen Uni Eropa, delegasi DPR didampingi Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.