Bamsoet Harap Preferential Trade Agreement Indonesia-Tunisia Bisa Segera Disepakati

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia-Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu. Sehingga MoU dapat segera ditandatangani di awal 2020 ini.

"Melalui PTA, Indonesia dan Tunisia akan saling memberikan prioritas dan kemudahan pajak bagi barang-barang produksi kedua negara. Sehingga, bisa meningkatkan neraca perdagangan dan volume ekspor. Apalagi neraca perdagangan kedua negara selama ini selalu surplus untuk Indonesia mencapai 22,42 juta dolar AS. Dari total sekitar 87,96 juta dolar AS, ekspor Indonesia ke Tunisia mencapai 55,19 juta dolar AS dan impor dari Tunisia sebesar 32,77 juta dolar AS," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini usai menerima Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riadh Dridi di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Kamis (23/1).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, potensi ekspor Indonesia sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh. Antara lain produk CPO dan turunannya, palm, benang, kakao, kopi, serta rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh. Posisi Tunisia juga sangat strategis sebagai pintu masuk produk Indonesia ke berbagai wilayah Mediterania dan Uni Eropa. 

Baca juga : Bamsoet Harap Iran dan AS Capai Kesepakatan Damai

Melalui perjanjian Free Trade Agreement yang ditandatangani antara Tunisia dengan Uni Eropa pada 2008, membuat tarif bea masuk barang dari Tunisia ke Eropa menjadi 0 persen. Hal tersebut membuat 75 persen pasar ekspor Tunisia membanjiri Uni Eropa.

"Kita bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut, agar produk Indonesia yang sulit masuk ke Uni Eropa bisa mampir terlebih dahulu ke Tunisia. Terpenting kedua negara sama-sama diuntungkan, sama-sama mendatangkan devisa," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga memberikan peluang ke Tunisia untuk aktif terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia. Khususnya, di tujuh sektor prioritas seperti infrastruktur, manufaktur, kelautan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri digital.

Baca juga : Bamsoet dan Sandi Dilantik Jadi Dewan Pembina E-Sport Indonesia

"Pemimpin gerakan kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba, pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1951 untuk bertemu Presiden Soekarno. Bahkan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 turut mendorong kemerdekaan Tunisia. Akhirnya pada 1956, Tunisia bisa memproklamirkan kemerdekaannya dari Prancis. Ini menunjukan betapa eratnya hubungan kedua negara. Keakraban yang sudah dibangun oleh kedua pemimpin bangsa tersebut harus dilanjutkan oleh kita semua. Selain melalui kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya, juga melalui people to people contact," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sebagai sesama Anggota Dewan Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dan Tunisia juga perlu meningkatkan dialog. Sehingga bisa membangun kesepahaman dalam mencari solusi tentang tatanan dunia yang saat ini dipenuhi berbagai gejolak.

"Sebagaimana Indonesia, Tunisia juga banyak dipandang dunia Arab sebagai negara berpenduduk muslim dengan pertumbuhan demokrasi yang relatif stabil. Memang ada saja dinamika yang terjadi, tapi tak sampai mengganggu stabilitas politik dan ekonomi kedua negara. Baik Indonesia maupun Tunisia bisa menjadi contoh dunia bahwa antara demokrasi dengan perkembangan agama bukanlah hal yang harus dipertentangkan, apalagi menjadi sumber perang dan pertikaian," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.