Banyak Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, Komisi V: Harus Ada Evaluasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin Asmoro angkat suara terkait fenomena banyaknya kontraktor yang enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek yang perlu segera dievaluasi.

"Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” ujar Syafiuddin dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).

Baca juga : Menteri KKP Janji Stop Impor Garam Akhir 2027, Komisi VI: Kelamaan!

Syafiuddin menilai bahwa fenomena kapok proyek ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.

"Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak tercover, serta kerumitan administrasi. Kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur XI ini juga mendorong Kementerian PU dan lembaga-lembaga teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk skema pembayaran, sistem penalti, dan ketentuan teknis lapangan yang dinilai memberatkan kontraktor.

Baca juga : Pemerintah Diminta Tindak Ormas Berbau Premanisme

"Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” tambahnya.

Syafiuddin menegaskan, Komisi V DPR akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama mitra kementerian dan mendorong langkah konkret agar kontraktor terutama skala kecil dan menengah tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

"Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang,” tutup Syafiuddin.

Baca juga : Tangani Penurunan PMI Manufaktur, Pemerintah-Industri Harus Bergerak Cepat Tepat

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelum mengaku mendapat bisikan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe terkait banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

Dody pun berharap pengusaha dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.