Tidak Bahas Soal Pemilu, Sepakat Penegakan HAM

RM.id  Rakyat Merdeka - Penegakan hukum jadi isu utama yang dibawa pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat menyambangi Mahkamah Agung (MA), Jumat (11/7/2025). MPR dan MA sepakat agar penegakan hukum mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan itu tak membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

Baca juga : PKS Puji Prabowo Urus Koperasi

Diketahui, karena putusan itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengamandemen Undang-Undang (UU).

Muzani mengungkapkan, pertemuan pimpinan MPR dengan MA tersebut membahas sidang tahunan MPR yang bakal digelar pada 16 Agustus 2025 mendatang. Selain itu, pihaknya berbincang terkait penegakan hukum.

Baca juga : Produsen Otomotif Diminta Tidak Naikkan Harga Dan PHK

“Ketua MA Sunarto memberikan wejangan agar penegakan hukum mengedepankan MA,” ujar Muzani usai pertemuan.

Bukan tanpa alasan. Kata dia, pandangan itu diperlukan. Agar hukum tetap berpihak kepada penegakan HAM. Agar rasa keadilan bisa dirasakan hadir di tengah mereka. Makanya, usai pertemuan, kedua lembaga sepakat untuk saling menghargai kewenangan lembaga masing-masing.

Baca juga : Kapolri: MBG Bermanfaat Untuk Anak-anak Kita...

“Sebagai lembaga negara, masing-masing saling menghormati hak dan kewenangannya seperti yang sudah tertera di dalam konstitusi kita,” katanya.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono menambahkan, MPR dan MA sebagai nurani hukum harus terus bersinergi. Demi menjaga keutuhan demokrasi dan keadilan Indonesia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.