Ahmad Irawan Minta Dirjen BUMD Lakukan Assessment

 Sebelumnya 
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta Kemendagri menyiapkan data dan gambaran yang lebih fundamental dari BUMD ini. Data ini untuk melengkapi pemahaman yang utuh atas problem di BUMD ini.

Pertama, dalam hal modal negara yang sudah disetor ke BUMD. Menurutnya, data ini penting sebab dari modal yang disetor ini, akan bisa diketahui return of equity dari masing-masing BUMD tersebut.

"Kenapa penting mengenai modal disetor, karena misalnya BUMD PDAM (Air Minum, red). Sebenarnya Pemerintah pusat itu kan sistem penyediaan dan instalasinya juga sudah membantu. Di Kementerian Pekerjaan Umum itu kan ada Direktorat Air Minum. Nah itu mungkin Kemendagri juga mengkoordinasikan karena beberapa Stasiun Penyediaan Air Minum (SPAM) itu juga dikelola oleh mungkin oleh PDAM Pak. Mereka juga punya hasil riset," sebutnya.

Baca juga : Komisi IV DPR Dorong Kolaborasi Kehutanan-Barantin Perkuat Ekspor

Kedua, sambung Irawan, data terkait utang dan piutang BUMD. Sebab jika hanya mengukur aset BUMD, bisa jadi tidak bisa menghitung secara cermat dan tepat kekuatan BUMD. Karena bisa jadi ada bisnis-bisnis yang di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)-nya tidak sesuai.

Di KBLI-nya disebut sebagai perusahaan tambang nikel, namun dalam praktek bisnisnya ternyata model Bimantara, alias bisnis manajemen dan perantara. "Atau bisnis apa, Palugada. Apa lu mau gua ada. Nah itu kenapa perlu," sambungnya.

Dan terakhir, kata Irawan, setoran pajaknya. Menurutnya ini penting sebab, BUMD sehat tidaknya suatu BUMD, bisa hanya dilihat dari setoran dividennya kepada Pemda, tapi juga setoran pajaknya ke negara.

Baca juga : Komisi XII DPR Dukung Kerja Sama Indonesia-Rusia Di Bidang Nuklir

Ditegaskannya, data-data tersebut diperlukan untuk dapat membuat satu treatment penyelamatan BUMD seperti yang disiapkan Pemerintah, baik melalui privatisasi maupun restrukturisasi.

"Karena bisa jadi kayak PDAM itu, kita katakan tidak sehat atau kurang sehat. Tapi fundamental perusahaannya bagus, (tapi) pendapatannya turun. Kenapa? Karena piutangnya nggak bisa ditagih. Piutang ke customer, karena sebagian ini juga public service," sebutnya.

Harus diakui, sambung dia, banyak BUMD yang menyetor dividen jauh dari harapan. Bahkan ironisnya, ada BUMD yang hanya menyetor 1 persen dividen ke daerah. Padahal jika melihat dari aset turnover-nya saja, mestinya dividen yang dihasilkan bisa 25-30 persen dari asetnya.

Baca juga : Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Gelar Hiz Fear of Missing Outfits Di Jakarta

"Makanya kita perlu tahu betul mengenai liabilitynya, terus returnnya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui betul mengenai fundamentalnya, mohon data itu dilengkapi," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.