DPR Apresiasi Mentan Gercep Atasi Beras Oplosan, Minta Bereskan Akar Masalahnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Gerak cepat (gercep) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengungkap praktik beras oplosan mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR. Anggota dewan meminta agar persoalan ini tidak berhenti di permukaan, melainkan harus diberesin hingga ke akar-akarnya.

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR dengan Mentan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7). Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Prof Rokhmin Dahuri Menurutnya, kasus beras oplosan bukanlah hal baru. Melainkan praktik kecurangan yang terus berulang selama puluhan tahun.

“Kami tentunya mengapresiasi atas gercep, kerja cepat pak menteri ya,” ujar Prof Rokhmin.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini berpandangan, berulangnya kasus serupa menandakan adanya persoalan sistemik yang belum disentuh. Ia mendorong agar Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR benar-benar mencari akar persoalan dan menyelesaikannya secara menyeluruh.

“Berarti ada something wrong, cara-cara kita menangani. Berarti kita belum sampai ke akar masalahnya,” tambahnya.

Rokhmin berpandangan, salah satu penyebab mendasar dari persoalan ini adalah kebijakan harga yang tidak realistis. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan kebijakan pembelian gabah oleh Bulog dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dinilai tidak seimbang.

Baca juga : Kasus Beras Oplosan, Negara Rugi 99 T Per Tahun

“Kalau saya lihat pak menteri, salah satu akar masalahnya adalah ketika kita menetapkan Bulog itu, bahwa harga gabah kering panen tuh dibeli Rp 6.500 at any quality, lalu HET-nya dipatok Rp 12.500. Pak Menteri lebih tahu dari kami, itu konversi harga gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50 persen pak. Jadi kalau ngejual Rp 13.000 aja udah rugi itu. Jadi itu salah satu root cause dari masalah kekinian itu,” ungkapnya.

Tak hanya soal kebijakan harga, Rokhmin juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan di sektor pangan.

“Selain tentunya kami sepakat bahwa penegakan hukum pun harus benar-benar dikencangkan,” tegasnya.

Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan saling terbuka untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya, demi kebaikan bangsa.

“Sekali lagi, you are smart minister. Kita duduk bersama, kita harus address pada akar masalahnya pak. Kasihan bangsa ini,” tandas Rokhmin.

Senada dengan Rokhmin, Ketua Komisi IV DPR Hediati Hariyadi, atau karib dikenal Titiek Soeharto juga menekankan pentingnya penanganan tuntas terhadap kasus beras oplosan. Ia meminta agar para pelaku yang terbukti curang ditindak secara tegas agar memberi efek jera.

Baca juga : Mentan Ngamuk, Beras Oplosan Bakal Disikat

“Kami minta supaya ini diusut. Kalau memang ada perusahaan yang nakal, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jera, supaya hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegas Titiek.

Mentan Amran dalam rapat tersebut, membeberkan data investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang menunjukkan bahwa manipulasi beras di pasar sudah berlangsung cukup masif. Berdasarkan pengujian dari 13 laboratorium di seluruh Indonesia, ditemukan 212 dari 268 sampel beras tidak memenuhi standar mutu dan dijual di atas HET.

“Sekarang ini kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, juga menyurat ke Bapak Jaksa Agung, memberikan data-data ini. Kami gunakan 13 laboratorium di seluruh Indonesia, supaya hasilnya akurat,” kata Amran.

Amran menegaskan bahwa ini bukan sekadar persoalan oplosan, melainkan bentuk manipulasi pasar yang sangat merugikan masyarakat.

“Sederhananya gini deh, kalau beras biasa harganya Rp 12.000-Rp 13.000. Terus dijual Rp 15.000, rugi nggak konsumen? Ini bukan sekadar kasus beras oplosan. Ini lebih dari itu,” jelas Amran.

Mentan Amran juga menanggapi pernyataan Prof Rokhmin terkait hitung-hitungan harga gabah dan konversi beras. Menurutnya, anggapan bahwa konversi harga gabah ke beras selalu dikalikan dua tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebut, persoalan sebenarnya ternyata lebih kompleks dari hitung-hitungan di atas kertas.

Baca juga : Tanggapi Dugaan Beras Oplosan Food Station, Wagub Rano: Kalau Salah, Sikat!

“Prof Rokhmin, terima kasih sarannya. Hitungan beras, memang banyak pengamat yang menyampaikan di publik bahwa itu kali dua. Dan itu tidak benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga pembelian pemerintah (HPP) memang sudah ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun kenyataannya di lapangan, di lebih dari separuh wilayah Indonesia, harga beli gabah justru masih berada di bawah angka tersebut, terutama saat panen raya. Jika pun dikalikan dua, kata Amran, harga rata-rata beras saat ini pun telah mencapai Rp 17.000 per kilogram.

“Ini lah namanya beras curah tapi jadi premium, jadi medium,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.