Kasus Beras Oplosan, Negara Rugi 99 T Per Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus beras oplosan yang diduga sudah di­lakukan bertahun-tahun ini, membuat negara rugi Rp 99 triliun per tahunnya.

Fakta ini diungkap Menteri Pertanian Am­ran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Menurut Amran, kerugian Rp 99 triliun per tahun itu, berasal dari selisih harga antara beras curah yang dipasarkan seolah beras premium.

"Kalau terjadi 5 sampai 10 tahun angkanya pasti di atas Rp 100 triliun," kata Amran yang hadir bersama Wamentan Surdaryono ini. 

Amran memaparkan, terungkapnya kasus beras oplosan ini, merupakan hasil investigasi pihaknya dan Satgas Pangan Polri. Investigasi berlangsung 6-23 Juni 2025. Hasilnya ditemukan, 85,56 persen beras premium tak sesuai mutu, 59,78 persen tak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen isinya kurang dari yang ditulis.

Baca juga : Tidak Di IKN Lagi, HUT Ke-80 RI Digelar Di Jakarta

"20 persen masuk etalase, 80 persen dioplos jadi premium," ungkap Amran.

Amran menjelaskan, ada dua jenis kerugian besar dari kasus ini. Rugi Neg­ara, karena stok beras murah disedot ma­fia, dijual dengan harga tinggi. Kedua, rugi Rakyat yang merasa beli premium, ternyata cuma kemasannya aja.

"Kayak beli emas 18 karat, tapi di­kasih 24 karat bohongan. Untungnya mereka, buntungnya rakyat," sindir Amran pedas.

Mendengar paparan Amran, wakil rakyat langsung geram. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto mendesak Pemerintah tegas dengan memberikan efek jera bagi pelaku pengo­plos beras.

Baca juga : Kisah Di Balik Senyuman Penyintas Bom Hiroshima

"Kalau memang ada yang nakal-nakal itu, usut tuntas, kasih efek jera. Baik pelaku besar atau yang kecil," pinta Titiek Soeharto, sapaan karibnya.

Politisi Gerindra ini, mewanti-wanti agar kasus serupa tidak terulang lagi. Apalagi Pemerintah Presiden Prabowo Subianto lagi fokus swasembada pangan. "Kita lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, beras. Ini merugikan," tegasnya.

Titiek juga meminta para Menteri Koordinator (menko) tak berpangku tangan. Dia ingin ada koordinasi solid antarkementerian agar penanganan kasus ini, tak simpang siur dan membingungkan.

"Itu kan ada Menkonya. Tolong turun tangan, jangan diam-diam saja. Jangan sedikit-sedikit heboh ini, itu, rakyat jadi bingung," ujarnya.

Baca juga : Eks Stafsus Mendikbudristek Resmi Dinyatakan Buronan

Kecaman juga datang dari anggota Komisi IV DPR Daniel Johan. Dia mendesak Pemerintah mengumumkan semua merek beras dan perusahaan pengoplos. Kasus ini, kata dia, harus diusut tuntas dan tidak berlarut-larut.

"Jadi masyarakat kembali percaya pada produk-produk pangan, pada produsen, dan Pemerintah," pesannya.

Selain penegakan hukum yang tegas, Daniel ingin kasus ini jadi momentum reformasi tata niaga pangan. "Jangan-jangan baru beras yang keta­huan. Kemarin sudah minyak goreng dan BBM," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.