Stok Melimpah Belum Dikeluarkan Dari Gudang

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menilai saat ini terjadi anomali harga beras di masyarakat. Kondisi itu terjadi lantaran Bulog belum bergerak menekan harga beras.

Anggota Komisi IV DPR Riono Caping mengatakan, saat penyerapan beras dalam negeri 2 juta ton dan beras sisa impor 1,9 juta ton, stok cadangan beras kita 4 juta ton.

“Tapi karena posisi disimpan di gudang Bulog dalam ben­tuk gabah, belum jadi beras, otomatis tidak ada pengaruh ke harga beras yang sedang merangkak naik,” kata Riono kepada Rakyat Merdeka, Rabu (4/6/2025).

Baca juga : Bos BTN Patok Akuisisi Rampung Oktober 2025

Menurutnya, beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mestinya digelontorkan 1 bulan lalu ke­tika harga beras mulai naik. Kenaikan harga beras saat ini juga dipicu oleh kebijakan Pemerintah menaikkan harga gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram.

Menurutnya, persoalan harga beras ini tentu berkaitan erat dengan hukum pasar, yakni supply dan demand. Sebab, permintaan beras di masyarakat sebenarnya tidak ada perubahan. Secara year on year pun tidak ada perubahan lantaran saat ini bukanlah hari-hari besar.

“Harga beras naik mesti men­jadi pehatian serius bagi Bulog untuk segera menggelar operasi pasar. Dan memang saat ditetap­kan HPP (gabah) di 6.500 (per kilogram) pasti akan berpenga­ruh, sehingga harga beras akan naik,” sebutnya.

Baca juga : Kopdeskel Merah Putih Atasi Peran Tengkulak

Karena itu, dia meminta Pemerintah segera mengeluar­kan beras cadangan nasional untuk beri tekanan kepada pasar. Pemerintah juga perlu mem­perbesar penguasaan cadangan beras sebab akan sulit jika hanya menguasai 3-4 persen beras yang beredar di masyarakat sesuai Undang-Undang Pangan.

“Saya berulang kali mengatakan bahwa urusan pangan ha­rus ditata negara, harus dikuasai negara. Untuk menghindari harga dipermainkan oleh kor­porasi, oleh sekelompok orang,” ujarnya.

Karena itu, dia menyayang­kan jika Kementan kemudian menyampaikan bahwa kenaikan harga beras ini dipicu oleh prak­tik sabotase terkait stok beras di dalam negeri. Pernyataan ini sebenarnya tidak pas dilontarkan karena memang penguasaan beras sangat rendah sekali.

Baca juga : Jangan Potong Hewan Kurban Di Jalan Umum

“Kalau kita ingin menguasai pasar dalam arti kendalikan harga, maka seharusnya Pemerintah menguasai 20-25 persen agar bisa mengendalikan hajat hidup orang banyak. Ini yang akan kita dorong dalam RUU Pangan agar punya kekuatan,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.