Senayan Usulkan Bentuk Satgas Transisi Haji 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dinilai rawan menimbulkan masalah di lapangan. Perlu ada antisipasi agar persiapan penyelenggaraan haji 2026 bisa dilakukan secara lebih baik.

Anggota Komisi VIII DPR Haeny Relawati Rini Widyastuti meminta Kemenhaj gerak cepat melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kemenag. “Agar tahap transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan haji 2026,” ucapnya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Diketahui, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan fundamental dalam tata kelola haji. Yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025. Isinya, memindahkan otoritas penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Baca juga : Prilly Latuconsina, Pria Ngaku Omara Kirim Chat Mesum

Haeny menyebut, ada tiga tantangan krusial yang perlu diantisipasi selama tahap transisi persiapan dan pelaksanaan Haji 2026. Pertama, tantangan waktu dan tekanan operasional. Kedua, tantangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, tantangan logistik dan alih kelola aset.

Politikus Golkar ini menjelaskan, tantangan waktu dan tekanan operasional terjadi karena waktu persiapan penyelenggaraan haji sangat mepet, yaitu tersisa 6 bulan lagi. Dengan waktu yang relatif singkat, Kemenhaj harus melakukan semua ini secara paralel.

Mulai dari proses tender, pemilihan penyelenggaraan haji, pemesanan akomodasi di Arab Saudi, hingga pengembangan institusi instansi vertikal Kemenhaj sebagai perintah Perpres Nomor 92 Tahun 2025. “Semua harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran,” kata Haeny.

Baca juga : Daya Beli Dan Produktivitas Petani Diyakini Meningkat

Kelambatan sedikit saja, lanjutnya, bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan 221.000 jemaah haji. Tantangan kedua terkait kelembagaan dan SDM. Hal ini karena tugas Kemenhaj untuk membangun struktur birokrasi baru dari nol.

Haeny bilang, hal ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab Kemenhaj perlu merekrut dan melatih SDM haji yang kompeten, berintegritas, dan profesional yang ada di 13 embarkasi haji dan 7 debarkasi. “Juga perlu ada alih pengetahuan dari Kemenag ke Kemenhaj dalam proses tata kelola haji,” tandas mantan Bupati Tuban, Jatim ini.

Kemenag, lanjutnya, memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Sehingga perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Bila tanpa ada mekanisme transfer pengetahuan yang jelas, maka pengalaman Kemenag yang sudah bertahun-tahun akan hilang begitu saja. “Jadi Kemenhaj harus memulai dari awal,” imbuhnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.