Diplomasi Investasi RI Semakin Kuat Di Dunia

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah mencatat capaian penting di bidang diplomasi investasi internasional. Sejumlah perjanjian strategis berhasil dituntaskan. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan ekspor dan penanaman modal asing di Indonesia.

Melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang aktif dan terarah, Indonesia memperkuat posisinya di kancah global dengan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan Kazakhstan dan Timor-Leste. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, penyelesaian Investment Protection Agreement dalam kerangka IEU-CEPA menjadi tonggak penting bagi diplomasi investasi Indonesia. 

“Perjanjian tersebut ditandatangani pada 23 September 2025 sebagai tindak lanjut kesepakatan politik antara Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 13 Juli 2025 di Brussel,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, Kamis (23/10/2025). 

Baca juga : DKI Perlu Perkuat Sistem Monitoring Bank Sampah

Rosan menjelaskan, IEUCEPA menghapus hambatan lebih dari 98 persen pos tarif dan membuka akses ke pasar terintegrasi dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa. Perjanjian ini diharapkan menggandakan nilai perdagangan bilateral dari 30 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 497,4 triliun (kurs Rp 16.580) menjadi 60 miliar dolar AS atau sekitar Rp 994,8 triliun. 

Selain itu, IEU-CEPA berpotensi menarik cadangan investasi Uni Eropa yang mencapai 11.000 miliar dolar AS atau sekitar Rp 182.380 triliun ke Indonesia. Khususnya di sektor manufaktur bernilai tambah, energi terbarukan, teknologi hijau dan jasa profesional. 

Keberhasilan lain, kata Rosan, tampak dari penyelesaian Investment Chapter dalam ICA-CEPA yang ditanda tangani pada 24 September 2025 di Ottawa. Perjanjian tersebut memperkuat dasar hukum peningkatan investasi bilateral, sekaligus menegaskan keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan regulasi nasional. 

Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan mendorong ekspor Indonesia hingga 11,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 195,6 triliun, meningkatkan per tumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,12 persen, serta menambah investasi 0,38 persen. 

Baca juga : Kasus TPPU Mantan Sekretaris MA, KPK Sita Hasil Sawit 1,6 M

Pada tahun 2024, investasi langsung Kanada di Indonesia mencapai 5,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 84,5 triliun. Ini menjadikannya salah satu investor terbesar di Asia Tenggara. 

“Melalui ICA-CEPA, fokus kerja sama diarahkan pada investasi hijau di lima sektor prioritas. Yakni energi baru terbarukan, infrastruktur listrik, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, serta perdagangan karbon,” ungkap Rosan. 

Sebagai tindak lanjut, Power Generation, Distribution and Transmission Mission to Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Disusul Waste, Waste-to-Energy and Clean Energy Trade Mission pada Januari 2026. 

Selain dengan Uni Eropa dan Kanada, Indonesia memperkuat kerja sama investasi di kawasan Asia melalui penandatanganan BIT dengan Timor-Leste pada 27 September 2025. Pemerintah juga menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama teknis dengan TradeInvest Timor-Leste untuk mendukung implementasi perjanjian tersebut. 

Baca juga : Juve Tak Merasa Kalah, Gol Bellingham Sempurnakan Madrid

Perjanjian ini memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi investor asal Indonesia. Terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendominasi investasi di TimorLeste dengan total nilai 1,44 miliar dolar AS atau sekitar Rp 23,9 triliun. 

Nilai itu terdiri atas Telkomsel sebesar 169 juta dolar AS (Rp 2,8 triliun), Pertamina International Timor 21 juta dolar AS (Rp 348 miliar), Bank Mandiri Dili 854 juta dolar AS (Rp 14,2 triliun), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 401 juta dolar AS (Rp 6,6 triliun). 

Kemajuan serupa juga dicapai melalui BIT Indonesia–Kazakhstan yang disepakati pada 23 Agustus 2025. Penandatanganan resmi perjanjian tersebut direncanakan berlangsung dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Kazakhstan pada akhir 2025, atau dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo pada 2026. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.