Misbakhun: Penguatan KIHT Kunci Pembinaan dan Pemberantasan Rokok Ilegal

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyambut positif langkah Kementerian Keuangan yang berencana akan mengedepankan pembinaan bagi pelaku usaha rokok ilegal melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Ia menyebut, pendekatan ini sebagai strategi pemberantasan yang lebih konstruktif dan berorientasi jangka panjang.

“Banyak pelaku usaha kecil ingin beroperasi secara legal, tetapi kurang akses dan pendampingan. Pembinaan akan memberi jalan yang lebih realistis bagi mereka,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Baca juga : Pakar Hukum: Putusan MKD Jadi Pembelajaran bagi Anggota DPR

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan bahwa pendampingan dan pengintegrasian KIHT akan mendorong mereka masuk ke dalam sistem sehingga akan memberi kepastian usaha sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara.

“Intinya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam sistem, bukan membuat mereka semakin terpinggirkan. Dengan begitu, negara dan pelaku usaha sama-sama diuntungkan,” jelasnya.

Di samping itu, Misbakhun menegaskan pentingnya optimalisasi KIHT sebagai instrumen pembinaan. Ia menyebut kawasan tersebut sebagai ruang transisi yang menyediakan lingkungan produksi legal, fasilitas bersama, dan pendampingan teknis.

Baca juga : GMKI Dukung Pemerintah Dan Polri Berantas Narkoba

“KIHT adalah jembatan dari sektor gelap ke industri resmi. Dengan tata kelola terpusat, pengawasan dan kapasitas produksi bisa meningkat tanpa beban biaya besar,” tegasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal.

“Pelaku usaha yang ingin berubah harus difasilitasi, tetapi yang melanggar tetap harus ditindak tegas. Ini soal menjaga keadilan dan kepatuhan dalam industri,” tegas Misbakhun.

Baca juga : Lamhot Sinaga: Sumpah Pemuda Energi Persatuan dan Pembangunan Nasional

Sementara itu, terkait keputusan pemerintah yang tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok pada 2026, menurutnya sudah tepat, karena stabilitas tarif akan memberi kepastian bagi industri dan menjaga pasar tetap sehat.

"Kombinasi pembinaan, penguatan KIHT, dan stabilitas tarif CHT merupakan formula komprehensif untuk menekan rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara," tandasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.