Komisi VII DPR Minta Menpar Widi Tinjau Kebijakan Visa Yang Hambat Wisman

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman). Indonesia dinilai tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

Saat ini negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, hingga Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.

Sebagai negara dengan potensi pariwisata terbesar di kawasan—seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya-Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.

“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Baca juga : Tito Minta Kepala Daerah Siaga Dan Petakan Zona Rawan Bencana

Menurut Evita, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut. Sementara Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab perkembangan wisman ke Indonesia tidak signifikan dibandingkan negara tetangga.

Evita mencatat kunjungan ke Malaysia pada delapan bulan pertama 2025 sudah 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025. Thailand meraih 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dengan target 33,4 juta. Sementara Indonesia dalam sembilan bulan 2025 hanya mencapai 11,43 juta dari target 15 juta hingga akhir tahun. Jumlah tersebut pun didominasi Bali dengan sekitar 5,3 juta kunjungan pada Januari–September 2025, sementara destinasi lain masih terkesan “sepi”.

“Bali memang ramai, tetapi jangan lupa secara nasional destinasi wisata kita belum mampu menarik lebih banyak wisman, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya. Ke Manado itu stagnan di 47 ribu, padahal kita pernah 130 ribu tahun 2019. Begitu juga Sumut yang belum banyak bergeser dari angka 240 ribu,” katanya.

Menurut Evita, kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi besar: meningkatkan kunjungan wisman secara drastis, mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan ekonomi kreatif; memperluas lapangan kerja; serta menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.

Baca juga : Komisi IV DPR Jempolin Capaian Swasembada Pangan Era Prabowo

Komisi VII DPR menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif dan belum sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional. Namun mengenai durasi kunjungan serta negara mana yang diprioritaskan untuk bebas visa, Evita menyerahkannya kepada pemerintah, dengan catatan perlu ditelusuri negara yang memiliki potensi kunjungan besar tanpa mengabaikan keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.

“Apakah dikembalikan seperti sebelumnya untuk 159 negara, atau dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar, kami persilakan pemerintah menentukan,” ucap Evita.

Evita juga berharap teknologi digital dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola kebijakan bebas visa kunjungan agar lebih mudah, mempercepat pemeriksaan di bandara, meminimalkan human error, mengurangi beban petugas imigrasi, serta memastikan keamanan dengan penggunaan sistem pre-arrival registration, digital border control, teknologi keamanan digital, dan integrasi data.

“Teknologi digital sekarang memungkinkan proses yang lebih mudah, pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan negara lain,” ujarnya.

Baca juga : Ketika Sampah di Desa Mundu Berubah Menjadi Harapan dan Sumber Penghasilan

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana optimis devisa pariwisata 2025 dapat menembus target US$ 18 miliar, didukung capaian semester pertama sebesar US$ 8,2 miliar dan tren kunjungan wisatawan yang terus naik hingga akhir tahun. Ia menilai momentum libur Natal dan Tahun Baru akan menjadi pendorong tambahan, sekaligus menunjukkan pemulihan pariwisata nasional yang semakin kuat.

Memasuki 2026, Kemenparekraf menyiapkan program lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pariwisata, mulai dari penguatan wisata alam, peningkatan kompetensi pemandu, pendampingan destinasi berkelanjutan, hingga dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga melanjutkan program event nasional serta digitalisasi Tourism 5.0 untuk mempermudah perizinan acara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.