RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB asal Aceh, Ruslan Daud (HRD), mendesak Pemerintah Aceh bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang memutus akses utama antarkabupaten.
Ia meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki pemda agar mobilitas warga dan distribusi logistik tidak terus terhambat.
Salah satu langkah strategis yang dinilai mendesak adalah mengoperasikan kembali Kapal Aceh Hebat untuk melayani rute Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Belawan (Medan). Menurut HRD, jalur laut menjadi opsi paling realistis di tengah terputusnya akses darat di sejumlah titik.
Baca juga : Jalur Darat Terputus, BNPB Kirim Bantuan Ke Aceh Dengan Kapal Dan Helikopter
“Saya mendapat informasi ada warga Langsa yang pulang dari Banda Aceh menggunakan boat kecil karena jalan darat terputus. Ini mestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan kreatif,” ujar HRD.
Ia menilai, pembukaan rute pelayaran tersebut dapat menjadi penopang utama distribusi logistik dan pergerakan masyarakat.
Truk sembako yang saat ini tertahan di Medan maupun Banda Aceh, kata HRD, bisa dialihkan melalui jalur laut meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Namun cara ini setidaknya menjamin kepastian akses.
“Stok sembako sudah sangat menipis dan harga mulai melambung. Kita tidak bisa menunggu sampai akses darat pulih. Pemerintah harus menyediakan jalur mobilisasi yang bisa diandalkan,” tegasnya.
Baca juga : KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Di luar penguatan armada laut, HRD juga meminta Gubernur Aceh berkoordinasi erat dengan Pangdam dan Kapolda untuk mengerahkan personel TNI–Polri membangun jembatan bailey di titik-titik kritis yang memutus konektivitas antardaerah.
Ia turut mendorong Gubernur Aceh menjalin komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional, mengingat luas dan beratnya kerusakan di tiga provinsi tersebut.
Berdasarkan laporan para relawan, HRD menyebut skala kerusakan kini melampaui cakupan bencana tsunami 2004.
“Waktu tsunami dulu, hanya 5–8 kabupaten di Aceh yang rusak parah dan akses darat ke Medan tidak terputus. Listrik dan telekomunikasi juga lebih cepat pulih. Sekarang mungkin hanya empat yang relatif selamat—Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Simeulue. Selebihnya rusak parah,” jelasnya.
Baca juga : Buka Ruang Rakyat, Gubernur Papua: Pemerintahan yang Terbuka dan Mendengar
Meski korban tsunami jauh lebih banyak dan dampaknya berskala internasional, HRD menilai karakter bencana kali ini berbeda: sebaran kerusakannya lebih luas dan memukul fondasi konektivitas wilayah.
“Yang kita butuhkan dari Gubernur saat ini adalah kebijakan besar yang mengatur keseluruhan penanganan Aceh, bukan sekadar kunjungan simbolis untuk menyerahkan bantuan masa panik. Ini bencana besar, bukan banjir satu kabupaten,” pungkasnya.
