Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Tujuh Langkah Nasional untuk Menghentikan Sejarah Kelam
Pertama, memperkuat BNPB–BMKG–Basarnas menjadi satu ekosistem tangguh setara FEMA (USA). Krisis iklim tidak bisa dihadapi dengan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh berkotak-kotak, harus saling terkoneksi dan kolaborasi.
Kedua, melakukan audit nasional terhadap seluruh izin ekstraktif sejak Orde Baru. Transparansi adalah fondasi keadilan ekologis. Ketiga, moratorium izin baru di kawasan rawan ekologis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Baca juga : Arsul Sani Dikuatkan Para Ulama NU Di Tengah Cobaan
Keempat, membangun Peta Risiko Ekologis Nasional berbasis satelit dan kecerdasan buatan, untuk mendeteksi bencana sebelum terjadi. Early Warning System yang semakin peka dan terintegrasi secara digital.
Kelima, memberi insentif pajak hijau (Green Tax Incentive) bagi perusahaan yang benar-benar mengurangi emisi, menggunakan energi bersih, dan menjalankan standar ESG.
Keenam, merehabilitasi 3 juta hektare hutan dalam 5–10 tahun melalui gerakan nasional penanaman kembali. Ketujuh, menjadikan Green Democracy sebagai pedoman etika kepemimpinan, prinsip pembangunan nasional, dan bahasa politik baru Indonesia.
Baca juga : Eks Direksi ASDP Bebas, KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Tetap Berjalan
Indonesia harus naik kelas: dari negara yang hanya memadamkan bencana, menjadi negara yang mencegah, melindungi, dan menuntun peradaban baru Nusantara. Jangan Biarkan Sejarah Menghukum Kita.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pusaran perubahan iklim global. Apalagi menjadi korban? Kita harus memimpin, bukan sekadar bertahan.
Bukan hanya membangun negeri, tetapi menyelamatkannya bumi. Karena pada akhirnya, data tidak pernah bohong, dan sejarah kelam tidak boleh dibiarkan berulang. Green Democracy: People, Planet, Policy.
Baca juga : PP Himi Persis Apresiasi Kapolri dalam Pemberdayaan Perempuan
Penulis adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI 2024-2029, Penggagas Green Democracy.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya