Komisi VIII Minta Kewaspadaan Nasional atas Zona Megathrust dan Cuaca Ekstrem

RM.id  Rakyat Merdeka - Menyikapi rilis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust serta peringatan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, mendesak peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana secara nasional dan komprehensif.

“Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi dasar kesiapan yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust yang dapat memicu tsunami, ditambah cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi. Ini saatnya bertindak kolektif, dari pemerintah pusat hingga keluarga di rumah,” tegas Sandi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/12/2025). 

Menurut Sandi Fitrian Noor, Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) serta di pertemuan tiga lempeng tektonik utama.

Ia menegaskan, data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megathrust yang berpotensi menimbulkan gempa tsunami dengan skala magnitudo 8–9. Zona megathrust merupakan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi.

Baca juga : RIIFO Hadirkan Pipa PPR, yang Anti UV dan Tahan Cuaca Ekstrem

Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yakni zona subduksi, yang menjadi sumber gempa megathrust.

Sementara itu, gempa megathrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 kilometer.

Keempat belas zona megathrust yang berpotensi memicu gempa tsunami meliputi Aceh–Andaman, Nias–Simeulue, Batu, Mentawai–Siberut, Mentawai–Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah.

Dari keempat belas zona tersebut, BMKG menyebut terdapat dua zona megathrust yang dinilai tinggal menunggu waktu untuk melepaskan energinya, yakni zona Jawa bagian Barat (Selat Sunda) dengan gempa terakhir pada 1757, serta zona Mentawai–Siberut dengan gempa terakhir pada 1797.

Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang, kerap mengalami gempa bumi setiap tahun, termasuk gempa berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Selain ancaman kegempaan, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Baca juga : Komisi VIII DPR Dorong Penetapan Status Bencana Nasional untuk Banjir Sumatera

Dampaknya langsung dirasakan terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Sandi menekankan pentingnya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai zona megathrust, peta risiko, serta jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW.

“Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk memahami dan menguasai protokol ‘LARI, JAUH, TINGGI’ saat terjadi gempa besar di wilayah pesisir,” tegasnya.

Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) gempa dan cuaca dengan memastikan seluruh alat sensor peringatan dini (seismic sensor) berfungsi optimal.

Latihan dan simulasi evakuasi bencana juga perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga untuk bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara bersamaan. Langkah ini penting agar masyarakat terlatih dan adaptif terhadap rencana kontinjensi.

Baca juga : Kemendagri Minta Pemda Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

Di sisi lain, Sandi juga mendorong penegakan hukum yang konsisten terkait tata ruang. Pemerintah diminta tegas menerapkan aturan, termasuk mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.

“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa," tuturnya. 

Dia memgajak masyarakat menjadikan nformasi dari BMKG ini sebagai momentum memperkuat ketangguhan nasional. Pemerintah harus memimpin, DPR akan mengawal anggaran dan kebijakan, namun ujung tombaknya adalah kesadaran setiap warga.

"Mencegah korban jiwa adalah prioritas utama. Kesigapan hari ini akan menentukan keselamatan kita esok hari,” pungkas Sandi Fitrian Noor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.