Heru Tjahjono: UMP 2026 Harus Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kini telah memasuki tahap penting di seluruh Indonesia. Sebagian besar pemerintahan provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum yang baru.

Kebijakan ini dinilai strategis dalam melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kelangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Heru Tjahjono menegaskan, penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan terhadap PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta semangat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Baca juga : Pramono Imbau Warga Jakarta Tidak Nyalakan Kembang Api Saat Pergantian Tahun

"UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistis agar memberi dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha, ujar Heru yang pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung dua periode pada 2003–2008 dan 2008–2013.

Menurut data terbaru, 36 dari 38 provinsi di Indonesia telah menetapkan UMP 2026, sementara dua provinsi, yakni Aceh dan Papua Pegunungan, belum mengumumkan angka resminya hingga batas akhir penetapan pada 24 Desember 2025.

Penetapan ini mencakup provinsi-provinsi besar dengan variasi besaran upah, di mana UMP tertinggi masih dicatat di DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876, sementara provinsi lain menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing wilayah.

Baca juga : Perayaan Tahun Baru 2026 Fokus di Bundaran HI, Ada D Masiv dan Pertunjukan Drone

Heru menambahkan bahwa kenaikan UMP yang ditetapkan secara proporsional berpotensi menjadi pendorong daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berupah minimum.

Peningkatan daya beli tersebut diyakini mampu merangsang konsumsi rumah tangga dan memberikan efek berganda bagi sektor UMKM, perdagangan, serta jasa lokal.

Menurut Heru Tjahjono, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2018–2022, keseimbangan antara kenaikan upah dan produktivitas menjadi kunci agar dunia usaha tetap kompetitif.

Baca juga : Krisis Iklim Jadi Tantangan Bagi Ketahanan Nasional

Heru juga menyerukan pentingnya transparansi dalam penggunaan indeks dan formula pengupahan di setiap provinsi, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan UMP 2026.

“Dengan sinergi yang kuat antara pekerja yang produktif dan pengusaha yang adaptif, kita dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tahun mendatang,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.