Kedaulatan Pangan Terwujud

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengapresiasi capaian swasembada beras era pemerintahan Prabowo Subianto. Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras banyak pihak dan berkat dukungan penuh dari orang nomor satu di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menegaskan, swasembada beras ini menandakan kebutuhan beras domestik telah terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. “Negara wajib memastikan petani hidup sejahtera pasca swasembada beras,” tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi mencapai swasembada beras pada Rabu (31/12/2025). Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam ketahanan pangan nasional. Swasembada beras ini salah satunya ditandai dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2025.

Baca juga : Kapolri Dan Mbak Titiek Panen Raya Jagung

Usman melanjutkan, jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan. Karena itu, swasembada harus dimaknai sebagai jaminan hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil. “Bukan justru menekan petani di hulu,” ucapnya.

Dengan capaian swasembada ini, lanjutnya, Indonesia seharusnya lebih terlindungi dari gejolak harga pangan global, krisis geopolitik, maupun gangguan rantai pasok internasional. Swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional. Khususnya melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Namun, ia mengingatkan capaian swasembada tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Berbagai data menunjukkan, sebagian besar petani Indonesia masih berada pada kelompok pendapatan rendah, dengan kepemilikan lahan sempit dan biaya produksi yang terus meningkat.

Baca juga : Bukan Cuma Bertani, Anak Desa Harus Jago E-Sport

“Harga gabah di tingkat petani juga kerap tidak stabil dan sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang mereka keluarkan,” ungkap politikus PKB ini.

Selain itu, tantangan utama pasca swasembada adalah memastikan keberpihakan kebijakan pada petani. Mulai dari penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang realistis, penguatan peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap gabah, hingga perlindungan petani dari praktik tengkulak dan permainan pasar.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, surplus produksi justru berpotensi menurunkan harga di tingkat petani,” kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Baca juga : Banten Catat Lonjakan Produksi Padi, Andra Soni: Ini Buah Kebijakan Presiden

Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan tidak ada impor beras, baik langsung maupun terselubung, atas nama apa pun selama stok dalam negeri mencukupi. Sebab lemahnya pengawasan impor dapat merusak harga pasar dan memukul petani lokal serta menciderai target swasembada yang telah tercapai.

Ke depan, harap dia, Pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. “Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.